Kuala Kapuas – Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai menata masa depan Kecamatan Timpah melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Timpah Tahun 2026.
Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan pembangunan kawasan, sekaligus membuka ruang investasi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Pembahasan RDTR tersebut memasuki tahap Konsultasi Publik II yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas, Kamis, (12/11/2026).
Penyusunan RDTR tersebut merupakan kerja sama Dinas PUPR Kabupaten Kapuas dengan Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) ITS Surabaya.
Kegiatan dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kapuas, Kusmiatie, mewakili Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakannya, Kusmiatie mengatakan Timpah memiliki potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk menopang perekonomian daerah.
Kegiatan Konsultasi Publik II Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Timpah Tahun 2026.
Namun, potensi tersebut memerlukan perencanaan ruang yang terarah agar pembangunan tidak berjalan tanpa pijakan yang jelas.
“Melalui penyusunan RDTR ini, kita berharap potensi wilayah Timpah dapat diidentifikasi dan dikembangkan secara terarah, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, konsultasi publik bukan sekadar tahapan formal penyusunan dokumen tata ruang. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menyelaraskan berbagai kepentingan dalam pengembangan wilayah.
“Karena itu, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat diminta aktif menyampaikan aspirasi serta data yang akurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kusmiatie menyebut keterlibatan mereka diperlukan agar kebijakan penataan ruang tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi juga berpihak kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya.
Pemkab Kapuas berharap RDTR Timpah nantinya tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas. Lebih dari itu, regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pemanfaatan ruang, menjadi acuan pembangunan, dan meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Dengan perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat, pengembangan Kecamatan Timpah diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
“Pertumbuhan ekonomi, kepentingan warga, dan kelestarian lingkungan pun dapat ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan,” tutup Kusmiatie.
Konsultasi publik ini diikuti jajaran Pemkab Kapuas, tim penyusun dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, instansi terkait, pemerintah kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat.
Sejumlah tenaga ahli perencanaan serta perwakilan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia Kalimantan Selatan turut berpartisipasi secara daring.
