Pemkab Banjar Gelar Rakor Mingguan: Teken Percepatan Produk Hukum hingga Evaluasi Penanganan Karhutla dan UHC
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan di Aula Barakat, Martapura, Senin (2/11/2026) pagi. Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi serta Sekretaris Daerah H. Yudi Andrea.
Dalam arahannya, Bupati Saidi Mansyur secara khusus menyoroti peningkatan beban kerja seiring mendekatkannya penghujung tahun anggaran. Ia menginstruksikan Bagian Hukum untuk mempercepat penyelesaian berbagai produk hukum yang masih tertunda agar dapat rampung sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Saidi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menuntaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta agar koordinasi lapangan dijalankan secara terpadu bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, melaporkan bahwa kondisi karhutla pada fase kedua tanggap darurat berangsur membaik menyusul turunnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan hingga Senin (2/11/2026), terpantau nihil titik panas (hotspot). Kendati demikian, tingkat kesiapsiagaan tetap disiagakan penuh guna mengantisipasi potensi kemunculan titik api baru.
“Sebanyak 950 personel masih disiagakan di lapangan. Dukungan sarana dan prasarana juga terus diperkuat melalui penyediaan mesin, selang, sepatu bot, dan masker,” ujar Wasis.
Di samping penanganan karhutla, BPBD juga melaporkan bahwa distribusi air bersih masih terus berjalan menyasar 96 titik di 84 desa yang tersebar di 17 kecamatan, dengan mengerahkan enam unit armada mobil tangki secara rutin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas guna mendukung penanggulangan dampak karhutla serta mengantisipasi krisis air bersih di 11 titik lokasi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat adanya akumulasi kasus kesehatan di tengah masyarakat, yang meliputi 1.103 kasus sesak napas, 16.260 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta 1.712 kasus diare. Angka ini menjadi atensi khusus bagi pemda untuk mengoptimalkan layanan kesehatan warga di wilayah terdampak.
Dalam pemaparannya, Noripansyah turut menyampaikan kebutuhan alokasi anggaran sekitar Rp120 miliar guna menjamin keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dibanding tahun sebelumnya, seiring dengan capaian UHC Kabupaten Banjar yang saat ini berada pada posisi tertinggi.
