DPRD dan Pemkab Banjar Matangkan Revisi Perda BPD, Sesuaikan Regulasi Nasional Demi Penguatan Pemerintahan Desa
MARTAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melaksanakan Rapat Paripurna yang berfokus pada penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sidang penting tersebut diselenggarakan di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (11/11/2026).
Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H. Agus Maulana, didampingi jajaran pimpinan dewan lainnya. Hadir pula Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, bersama perwakilan unsur Forkopimda serta jajaran pejabat di lingkungan eksekutif daerah.
Mewakili Bupati Banjar dalam forum tersebut, Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi memaparkan bahwa pembaruan payung hukum ini didorong oleh adanya dinamika dan eskalasi regulasi nasional yang mengatur tata kelola pemerintahan desa.
Adapun landasan utama penyesuaian ini merujuk pada berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang membawa implikasi signifikan terhadap kedudukan, kewenangan, serta mekanisme kerja BPD.
“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” jelas Habib Idrus.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa revisi peraturan ini dirumuskan tidak sekadar memenuhi aspek yuridis semata, melainkan turut mengakomodasi realitas kebutuhan operasional di tingkat desa agar implementasinya berjalan optimal sesuai karakteristik lokal di Kabupaten Banjar.
Dalam Raperda tersebut, terdapat 10 materi pokok yang menjadi substansi perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD. Materi tersebut meliputi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, masa keanggotaan dan periodisasi BPD, persyaratan calon anggota BPD, pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota BPD, penggantian antar waktu (PAW) anggota BPD, hak anggota BPD, penghargaan purnatugas, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas BPD, larangan dan kode etik serta pembinaan dan peningkatan kapasitas BPD.
Melalui pengesahan Raperda perubahan ini, Pemkab Banjar dan DPRD optimis tata kelola BPD di Bumi Barokah akan semakin adaptif, selaras dengan hukum nasional, serta mampu memperkuat fungsi kontrol, pembangunan, dan penyerapan aspirasi masyarakat di tingkat desa.
