Usai menghadiri sosialisasi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, bertempat di Aula Kecamatan Cempaka, pada Selasa (2/7/24) kemarin, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah memberikan waktu selama 7 hari kepada masyarakat untuk memutuskan untuk pindah atau tidak.
Diketahui dana yang akan dianggarkan sebesar Rp. 16 miliar, namun warga yang ada di kawasan Kecamatan Cempaka tersebut tetap menolak hingga batas waktu yang telah diberikan oleh Sekda Banjarbaru, khususnya yang berada di sekitar kawasan Sungai Kuranji.
Hal ini pun di tanggapi langsung oleh Sekda Banjarbaru H Said Abdullah, ia mengatakan, saat memimpin rapat kemarin banyak warga yang memberikan penolakan.
“Sungai kan akan di bangun sesuai dengan kajian, adapun relokasi pembangunan rumah itu adalah solusi, dan program ini tidak bisa dilaksanakan jika masih ada warga yang tidak bersedia keluar dari lokasi yang akan dibangun sungai itu,” Jelasnya saat di temui di Aula Pemko Banjarbaru, Rabu (10/7/24).
Saat pertemuan kemarin ada 20 orang yang tidak setuju, namun Said masih memberikan waktu kesempatan selama 7 hari, sampai hari Selasa (9/7) kemarin.
“Saya dapat laporan dari camat bahwa, ada pertemuan dan masih ada warga yang tidak setuju, jadi uang itu kembali ke APBD, dan program ini akan direncanakan kembali selanjutnya untuk seluruh kota di Banjarbaru,” jelasnya.
Masih kata Said, untuk tahun 2025 sudah jelas tidak ada rencana pembangunan, dan akan membuka kesempatan untuk tahun berikutnya.
“Untuk tahun nya bebas jika dibutuhkan, kalau untuk tahun 2025 kan memang harus diputuskan hari ini, dan sudah tidak ada kesempatan lagi, karena ini ada hubungannya dengan anggaran, maka nya saya ke lapangan itu untuk memastikan apakah masyarakat ini setuju atau tidak,” terangnya.
Sementara itu, Camat Cempaka Deddy Haryadi menjelaskan, dari 95 warga yang terdampak di sepanjang sungai kuranji setelah di data ada 70 yang harus direlokasi 25 yang kena pemotongan.
” Dari 95 warga, yang setuju baik relokasi ataupun pemotongan ada 65,26 persen, itu terdiri dari 41 setuju, pemotongan 21 bangunan setuju,” Katanya.
Sambungnya, untuk yang tidak setuju yang relokasi 20 orang, pemotongan 4 orang.
“Artinya kalau kita total 25,26 persen, sisanya hanya 9 yang tidak memberikan jawaban, karena tidak bisa memutuskan untuk setuju atau tidak,” sebutnya.
Menurutnya, Pelebaran sungai ini merupakan salah satu upaya pemerintah kota Banjarbaru, untuk mengatasi banjir, namun mendapatkan hambatan dari masyarakat nya sendiri.
“Program ini sudah bagus warga juga tidak dirugikan, malah diuntungkan, diberikan rumah dengan kawasan yang bagus,” Tuntasnya.
