PYM Pangeran Cevi Isnendar dari Kerajaan Banjar menyampaikan, pada hari Jumat (23/6), di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Raja dan Sultan Nusantara bersilaturrahim dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik lndonesia.
Silaturrahim Raja dan Sultan se Nusantara bersama DPD RI tersebut ungkapnya, menyepakati tiga tuntutan untuk disampaikan kepada seluruh komponen bangsa dan negara, demi Indonesia yang lebih berdaulat, adil, makmur dan beradab serta untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan Alinea ke-IV Naskah Pembukaan UUD 1945.
Tiga tuntutan tersebut tambah PYM Ir H Andi Irfan Mappaewang, ST, M AP Arajang Binuang XVIII atas nama 55 Raja dan Sultan se Nusantara.
Tuntutan pertama ungkap Andi Irfan, pihaknya mendorong lahimya konsensus nasional agar lndonesia kembali menjalankan sistem bemegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, dengan mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR sebagai lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat lndonesia, sekaligus sebagai pelaksana Kedaulatan Rakyat
PYM Ir H Andi Irfan Mappaewang, ST, M AP Arajang Binuang XVIII
Kemudian tuntutan kedua lanjut Andi Irfan, menempatkan anggota utusan daerah di dalam lembaga MPR, berbasis sejarah kewilayahan dan pemegang hak asal – usul sebagai penduduk nusantara.
“Yang menjadi faktor kunci lahirnya republik lndonesia, oleh dua entitas sejarah, yakni; kelompok zelfbesturende land schappen, atau disebut sebagai daerah -daerah berpemerintahan sendiri, yaitu kerajaan dan kesultanan nusantara. dan kelompok volks gemeen schappen, atau disebut penduduk asli nusantara, yaitu masyarakat adat yang menghuni hutan atau wilayah berbasis suku, marga atau nagari,” paparnya.
Ketiga tambah Andi Irfan, mereka meminta pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan pelestarian budaya adat kerajaan nusantara menjadi undang-undang.
“Yang merupakan bagian dari upaya nyata bangsa dan negara kesatuan republik lndonesia (NKRI) sebagai bangsa yang besar, yaitu bangsa yang tidak melupakan sejarah kelahirannya dengan kewajiban menjaga kelestarian adat dan budaya bangsa,” cetus Andi irfan.
