​Disorot Saat Karhutla, Kemendagri Sebut Keberadaan Gubernur Kaltim di Singapura Hanya untuk Cek Kesehatan

​JAKARTA, HABARKALIMANTAN.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons kegaduhan publik terkait keberadaan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, di Singapura. Kepergian sang kepala daerah ke luar negeri tersebut memicu sorotan tajam lantaran berlangsung di tengah meluasnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kaltim.
​Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengonfirmasi bahwa Gubernur Kaltim memang telah mengantongi izin resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Keberangkatannya ke Singapura murni untuk menjalani pemeriksaan medis.
​”Pak Gubernur Kaltim sudah mengajukan permohonan izin ke Pak Mendagri untuk cek kesehatan, dan izin tersebut telah diberikan,” terang Bima saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
​Meski diberikan ruang untuk berobat, Bima menegaskan bahwa Mendagri membubuhi sejumlah syarat ketat dalam izin perjalanan luar negeri tersebut. Gubernur diminta tidak berlama-lama dan tetap memegang kendali penanganan karhutla di daerahnya.
​Poin Catatan Kemendagri:
​Perjalanan berdurasi singkat (diperkirakan 1–2 hari di akhir pekan).
​Tetap mengoordinasikan penanganan karhutla secara intensif.
​Segera kembali ke daerah untuk memimpin mitigasi bencana secara langsung.
​”Izin diberikan dengan catatan agar beliau tidak berlama-lama dan tetap mengendalikan penanganan bencana. Kami meminta Pak Gubernur segera kembali bertugas dan memprioritaskan penanggulangan karhutla,” tegas Bima.
​Menjawab rumor yang beredar mengenai dugaan Gubernur Kaltim turut menyaksikan ajang balap Formula 1 (F1) selama berada di Singapura, Kemendagri menyatakan belum bisa mengonfirmasi hal tersebut.
​Namun, Bima menegaskan pihaknya terbuka terhadap informasi dari masyarakat maupun WNI di Singapura jika memiliki bukti otentik mengenai aktivitas di luar agenda medis tersebut.
​”Kami belum memantau hal itu. Apabila ada bukti yang menunjukkan aktivitas lain di luar kepentingan kesehatan, tentu akan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kami. Silakan laporkan jika ada buktinya, akan kami pelajari,” jelasnya.
​Bima Arya mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia agar memiliki empati tinggi terhadap kondisi masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Kemendagri meminta para pejabat daerah fokus pada aksi nyata di lapangan ketimbang melontarkan pernyataan yang memicu kegaduhan.
​”Kami berharap para kepala daerah peka terhadap suasana kebatinan warga yang terdampak bencana. Fokus saja pada koordinasi penanganan di lapangan. Hindari pernyataan yang memicu polemik, menguras energi, atau melukai perasaan masyarakat,” tutur Bima mengakhiri keterangannya. (zal)