DPRD Balangan Dorong Penggratisan Layanan PDAM bagi Warga Terdampak Banjir
Paringin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan kebijakan penggratisan layanan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama satu bulan bagi masyarakat yang terdampak banjir.
Dorongan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Balangan, Syahbudin, sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap kondisi warga yang masih berupaya melakukan pemulihan pascabanjir.
Syahbudin mengatakan, DPRD melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat melihat langsung dampak banjir yang hingga kini masih dirasakan warga di sejumlah wilayah. Proses pembersihan rumah, menurutnya, belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses air bersih.
“Sebagai wakil rakyat, kami turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri kondisi masyarakat. Banyak rumah warga yang belum bisa dibersihkan secara maksimal karena keterbatasan air,” ujarnya, Kamis (1/1/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan air bersih menjadi faktor utama dalam proses pemulihan pascabanjir. Selain untuk membersihkan lumpur dan sisa material banjir, air juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan serta kesehatan keluarga.
“Tidak semua warga tinggal dekat dengan sungai atau memiliki sumber air alternatif. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar,” jelasnya.
Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Balangan mendorong Pemerintah Daerah bersama PDAM agar dapat mengambil kebijakan yang bersifat kemanusiaan, salah satunya dengan menggratiskan biaya layanan PDAM selama satu bulan bagi warga terdampak banjir.
“Kami berharap pemerintah daerah, khususnya PDAM, dapat memberikan keringanan berupa penggratisan layanan air selama satu bulan. Kebijakan ini akan sangat membantu masyarakat dalam mempercepat pemulihan pascabanjir,” katanya.
Menurut Syahbudin, kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga mendukung percepatan pemulihan lingkungan serta mencegah potensi munculnya penyakit pascabanjir.
“Ini bukan semata soal biaya, tetapi soal kemanusiaan dan kesehatan masyarakat. DPRD akan terus mendorong agar kebijakan ini dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
