DPRD Soroti RDTR Belum Rampung di Tengah Lonjakan Penduduk Banjarbaru
Banjarbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menyoroti belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk sejak ditetapkannya Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, mengatakan meskipun sejumlah indikator pembangunan menunjukkan capaian positif, terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
“IPM kita tertinggi, pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Namun di balik itu ada beberapa catatan yang menjadi pengingat bagi kita,” ujar Emi Lasari usai Sidang Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dalam rangka Hari Jadi ke-27, Minggu (19/04/2026).
Ia menjelaskan, sejak ditetapkan sebagai ibu kota provinsi sekitar empat tahun lalu, Banjarbaru mulai merasakan dampak signifikan, terutama dari sisi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
“Setiap tahun, jumlah penduduk bertambah hampir 7.000 orang. Ini tentu harus diimbangi dengan kesiapan daya dukung kota,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan adalah belum rampungnya RDTR, padahal dokumen tersebut menjadi acuan utama dalam pengaturan pembangunan dan tata ruang wilayah.
“Rencana detail tata ruang ini sangat penting sebagai dasar pembangunan. Namun hingga saat ini belum rampung, padahal RTRW sudah ditetapkan sejak 2023,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat akan berdampak pada berbagai aspek, termasuk kepadatan lalu lintas dan kebutuhan infrastruktur.
“Kepadatan lalu lintas juga sudah mulai terlihat, sehingga perlu dipikirkan pembangunan jalan alternatif sebagai bagian dari perencanaan ke depan,” tambahnya.
Ia berharap, berbagai catatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi momentum Hari Jadi ke-27, sehingga Banjarbaru dapat berkembang secara terencana dan berkelanjutan di masa mendatang.
