ESDM Kalsel Ungkap Kendala Izin Galian C: Kelengkapan Dokumen Perusahaan Jadi Kunci Utama
HABARKALIMANTAN – BANJARBARU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa kelancaran proses perizinan pertambangan galian C sangat bergantung pada kedisiplinan perusahaan dalam memenuhi dokumen persyaratan.
Plt. Kepala Dinas ESDM Kalsel, Nasrullah, melalui Kepala Bidang Pertambangan, Gayatrie Agustina, mengungkapkan bahwa keterlambatan izin yang sering dikeluhkan umumnya bukan berasal dari birokrasi pemerintah, melainkan dari ketidaklengkapan berkas pemohon.
“Kalau persyaratan lengkap, prosesnya sebenarnya cepat. Kendala lambatnya izin biasanya muncul karena dokumen dari pihak perusahaan sendiri yang belum terpenuhi,” jelas Gayatrie di Banjarbaru, Selasa (13/1/2026).
Gayatrie merincikan beberapa dokumen krusial yang sering menjadi penghambat karena proses penyusunannya yang memakan waktu di instansi lain, di antaranya:
Persetujuan Lingkungan: Seperti AMDAL atau UKL-UPL yang diterbitkan oleh instansi lingkungan hidup.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR): Dokumen yang memastikan lokasi tambang sesuai dengan tata ruang wilayah.
Terkait pengawasan di lapangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki batasan wewenang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Gayatrie menegaskan bahwa peran Pemprov lebih terfokus pada fungsi monitoring dan pembinaan terhadap pelaku usaha.
“Kewenangan Pemprov adalah monitoring dan pembinaan. Namun, jika menyangkut pengawasan teknis, apalagi jika terjadi kecelakaan kerja atau pelanggaran berat, itu sudah menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM,” tegasnya.
Berdasarkan evaluasi sepanjang tahun 2025, Dinas ESDM Kalsel menemukan adanya kesenjangan kompetensi yang cukup signifikan pada sektor galian C dibandingkan dengan pertambangan batubara.
“Kelemahan utama di sektor galian C ada pada Sumber Daya Manusia (SDM). Banyak perusahaan yang memberdayakan tenaga kerja sekitar, namun kompetensinya belum sepenuhnya memenuhi standar teknis pertambangan yang ketat,” ujar Gayatrie.
Menghadapi tantangan tersebut, Dinas ESDM berkomitmen untuk mengintensifkan pembinaan di tahun 2026. Fokus utamanya adalah meningkatkan kepatuhan regulasi, kompetensi tenaga kerja, serta pemenuhan kewajiban lainnya oleh para pelaku usaha.
Diharapkan, dengan pembinaan yang berkelanjutan, industri galian C di Kalimantan Selatan dapat beroperasi secara lebih profesional, aman, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
