Banjarbaru – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Forum Perangkat Daerah untuk menyusun Draf Rancangan Awal RPJMD dan Isu Strategis Renstra SKPD Tahun 2025-2029 di Banjarbaru, Selasa (11/2/2025).
Forum ini bertujuan untuk mensinkronkan perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta menghasilkan gagasan solutif, efektif dan partisipatif sesuai dengan program prioritas nasional dan visi misi gubernur Kalsel.
Kadisperkim Kalsel, Mursyidah Aminy mengatakan pentingnya forum ini untuk mendukung program pembangunan hunian berkualitas sesuai dengan 17 program prioritas nasional salah satunya yaitu “menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan” dan selaras dengan misi Gubernur Kalsel yaitu “pembangunan infrastruktur yang handal.
“Di tahun 2025, ada rencana untuk meningkatkan 1.030 unit rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni dan melakukan penataan kawasan kumuh,” kata Mursyidah.
Selain program RTLH pihaknya juga mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah per tahun di rencanakan pada tahun 2025 akan dilaksanakan pembangunan perumahan berbasis komunitas di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Dengan kolaborasi semua pihak program rumah berbasis komunitas di Kalsel diharapkan dapat tercapai,” ungkapnya.
Oleh karena itu, melalui forum ini kita dapat mengidentifikasi dan menyepakati program kegiatan yang akan disinergikan dengan RPJMN dan RPJMD, serta mengatasi tantangan dalam penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Diharapkan, hasil dari forum ini akan membangun dukungan dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target-target pembangunan yang lebih baik,” tutupnya.
Setelah acara selesai kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan kesepakatan bersama antara Disperkim Kalsel, Bappeda Kalsel, Perangkat Daerah 13 kabupaten/kota, Akedemisi Universitas Lambung Mangkurat, Anggota Komisi III DPRD Kalsel.
