KOTABARU – Anggota DPRD Kotabaru dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rahmat S. Pd, menggelar Reses Tahap Pertama di Desa Mayang Sari, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, yang bertempat di Aula SMPN Pamukan Barat, Senin (17/2/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat, perwakilan Pemerintah Desa, serta para Guru Honorer yang dikoordinir Ketua PGRI Pamukan Barat, Muhammad Iqbal Al-Husaini, S. Si.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PGRI Pamukan Barat, Muhammad Iqbal Al-Husaini, S. Si, menyampaikan aspirasi terkait ketidakpastian status tenaga guru honorer. Ia menyoroti kondisi para guru yang telah lama mengabdi namun masih belum mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.
Mewakili Kepala Desa Mayang Sari, Suyitno mengapresiasi kehadiran Rahmat S. Pd dalam menampung aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Menanggapi hal tersebut, Rahmat S. Pd menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak guru honorer, khususnya mereka yang belum lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh. Ia berjanji akan mencari regulasi alternatif agar guru yang belum memenuhi persyaratan administratif tetap bisa diperbantukan sebagai tenaga pendidik.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi tenaga guru honorer, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi tetapi belum mendapat kepastian status. Ada seorang guru yang sudah 16 tahun mengajar sebagai honorer namun belum masuk dalam insentif daerah (Insenda). Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujar Rahmat.
Sebagai seorang yang memiliki latar belakang di dunia pendidikan, Rahmat menyatakan dirinya memahami perjuangan para guru honorer. Ia pun memberikan motivasi agar para guru tetap semangat dalam memperjuangkan hak mereka.
“Karena saya juga bagian dari tenaga pendidik, saya memahami betul bagaimana perjuangan guru honorer. Saya siap memperjuangkan hak-hak saudara-saudara semua,” tambahnya.
Rahmat juga mengapresiasi peran Ketua PGRI Pamukan Barat dalam mengawal aspirasi ini secara langsung. Ia berharap sinergi antara pemangku kebijakan dan organisasi profesi dapat mempercepat penyelesaian permasalahan tenaga honorer, khususnya di bidang pendidikan.
Reses ini menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik di wilayah tersebut, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara masyarakat dan wakil rakyat di DPRD Kotabaru.
Penulis M.Nasaruddin
