SAMARINDA. Sudah hampir satu bulan, warga di Samarinda hampir seluruhnya merasakan kesusahan mendapatkan gas Elpiji 3 Kg atau gas melon yang umumnya dikonsumsi masyarakat. Hal ini juga biasanya terjadi menjelang hari raya besar, dimana Hari Raya Idul Adha akan tiba lebih kurang sepekan lagi.
Melihat kondisi ini, rupanya dilihat oleh Mantan Gubernur Kaltim, 2018-2023 , Isran Noor yang melihat antrian panjang membeli gas Elpiji 3 Kg di dekat kediamannya di Kecamatan Sungai Kunjang.
Hal ini pun sempat terekam kamera warga dan viral, dimana Isran Noor kala itu pada Selasa (4/6) sore, memborong gas Elpiji 3 Kg sebanyak 200 tabung lebih yang kemudian dibagikan kepada warga sekitar.
Menjawab hal itu, Ketua Tim Pemenangan Isran-Hadi, Iswan Priady membenarkan kejadian tersebut. Ia pun turut menjelaskan bahwa posisi saat ini Isran adalah warga biasa, oleh karena itu hanya aksi tersebut lah yang dinilai bisa dilakukan oleh Isran saat ini.
“Jadi saya kira seorang warga seperti Isran Noor ya hanya bisa berbuat seperti yang dia lakukan, yaitu memborong Elpiji semampunya untuk diberikan ke masyarakat,” ucapnya.
Ia pun menegaskan bahwa tidak ada tujuan pencitraan dalam kegiatan tersebut, karena ia menjelaskan kegiatan tersebut benar-benar bentuk spontanitas Isran dalam melihat kondisi di masyarakat.
“Saya tidak melihat ini sebagai pencitraan, karena fenomena berkurangnya suplai elpiji di pasaran yang mengakibatkan harga elpiji naik akan berdampak luas terhadap tingkat daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Dirinya pun turut mengkritik kondisi kelangkaan gas yang terjadi di Kaltim, karena di saat yang sama Bumi Etam adalah produsen energi terbesar di Indonesia terutama gas alam.
“Karena gas alam tersebut lah yang kemudian bisa diekstrak unsur C3 dan C4 nya menjadi Elpiji, namun kenyataannya terjadi kelangkaan Elpiji,” tegasnya.
Ia pun menduga terjadinya kelangkaan tabung gas elpiji 5 kg ini karena ada 2 kemungkinan yaitu penimbunan oleh para spekulan sehingga aparat diminta harus turun tangan. Kemungkinan lainnya adalah kurangnya suplai dari Pertamina. “Hal ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, ” pungkasnya.