Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga prihatin setelah mengetahui ribuan anak asli warga setempat di tempat tugasnya di Papua Barat putus sekolah.
“Sebagai bagian dari warga Papua Barat, saya prihatin karena di era Otsus, masih ada ribuan generasi emas masa depan Papua Barat tidak bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Kapolda dalam sebuah acara focus group discussion (FGD) bertajuk pendidikan di Manokwari, Selasa (27/9/2022).
Ia mengatakan, Polda Papua Barat melalui direktorat pembinaan masyarakat (Dit Binmas) akan turut berkontribusi melalui intervensi program, untuk memacu semua pemangku kepentingan agar ‘tersinggung’ dan peduli terhadap generasi putus sekolah tersebut.
“Pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, atau lembaga pendidikan semata, tetapi tanggung jawab semua pihak untuk bersama mencari solusi agar semua yang putus sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan,” katanya.
Kesempatan tersebut Kapolda juga berkomitmen mengawal anggaran pendidikan di Papua Barat agar penggunaannya tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan.
“Polda Papua Barat sudah menggelar rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan pengawasan riil anggaran pendidikan agar penggunaannya sesuai dengan apa yang direncanakan” tegas Kapolda.
Kesempatan tersebut akademisi Universitas Papua Profesor Agus Sumule membeberkan data anak-anak putus sekolah di Provinsi Papua Barat mencapai 68.988 orang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Papua Barat.
“Fakta saat ini 68.988 anak di Papua Barat putus sekolah, karena berbagai latar belakang ekonomi keluarga bahkan tidak sedikit karena pengaruh lingkungan,” ujar Profesor Sumule.
Ia juga berharap melalui kerjasama Polda Papua Barat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan evaluasi terhadap masalah pendidikan di Papua Barat.
