Musrenbang RKPD 2027 Banjarbaru Digelar, Wali Kota Tekankan Produktivitas Ekonomi dan Penataan Kota Terintegrasi
Banjarbaru — Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gawi Sabarataan, Senin (30/03/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi” ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.
Wali Kota menegaskan Musrenbang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Musrenbang ini bukan hanya tahapan formal, tetapi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil Musrenbang diharapkan mampu menyempurnakan rancangan akhir RKPD 2027 agar tidak hanya baik secara dokumen, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata.
Sejak ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan pada 2022, Banjarbaru mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk yang signifikan akibat urbanisasi dan migrasi. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan infrastruktur.
“Pertumbuhan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik dan penataan kota yang terintegrasi,” katanya.
Dari sisi capaian pembangunan, Wali Kota memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada 2025 tercatat sebesar 6,49 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan dan melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat, dari 80,81 pada 2024 menjadi 82,6 pada 2025. Sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,93 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen pada 2025.
“Meski mengalami penurunan, angka pengangguran ini masih perlu menjadi perhatian, terutama karena dampak urbanisasi,” jelasnya.
Di sisi lain, angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan, dari 3,79 persen pada 2024 menjadi 3,44 persen pada 2025, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 11.065 jiwa.
“Ini menunjukkan bahwa program peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan cukup efektif, meskipun tantangan ekonomi masih ada,” tambahnya.
Ia menekankan, penyusunan RKPD 2027 akan difokuskan pada tiga hal utama, yakni sinkronisasi dengan program nasional dan provinsi, penentuan skala prioritas pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan tidak bisa mengakomodir semua keinginan. Harus fokus pada program yang berdampak luas dan nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Banjarbaru, Rahmah Khairita, menyampaikan capaian indikator makro daerah saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik.
“IPM kita di angka 82 lebih, tertinggi di Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi juga di atas 6 persen, ini menunjukkan kinerja pembangunan kita cukup baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD tidak hanya bersumber dari hasil Musrenbang tingkat kota, tetapi juga merupakan akumulasi aspirasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, serta pokok-pokok pikiran DPRD.
“Jadi ini bukan hanya dari Musrenbang saja, tapi juga dari aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD saat reses,” tutupnya.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap tercapai kesepakatan bersama terkait arah pembangunan Banjarbaru tahun 2027, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta pemerintah provinsi dan pusat.
