Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menandatangani komitmen bersama persetujuan Internal Audit Charter (IAC) serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (16/6/2025) pagi. Kegiatan ini dihadiri Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Sekda HM Hilman, Inspektur Daerah Muhammad Riza Dauly, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Ayi Riyanto, para kepala SKPD, dan camat se-Kabupaten Banjar.
Bupati Saidi Mansyur menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah.
“Komitmen ini penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, terutama di lingkungan SKPD,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Ayi Riyanto menambahkan, melalui komitmen ini, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat dioptimalkan dalam mengawal pencapaian tujuan daerah secara terintegrasi.
“Koordinasi antara APIP, seperti BPKP dan Inspektorat, dengan perangkat daerah akan semakin kuat dalam mendukung pengawasan yang efektif,” jelasnya.
Inspektur Daerah Banjar, Muhammad Riza Dauly, menyebut bahwa penandatanganan ini juga memperkuat penerapan manajemen risiko strategis dalam pembangunan daerah.
“Melalui SPIP dan IAC, kita bisa mengelola risiko-risiko yang berpotensi menghambat pembangunan, sesuai visi dan misi Pemkab Banjar lima tahun ke depan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan dokumen IAC sebagai bagian dari tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2025.
