RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Sekretariat Daerah Tapin, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang dibuka Bupati Tapin H. Yamani tersebut merupakan hasil kerja sama Pemkab Tapin dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Harry Bowo, mengatakan sinergi antara lembaga pengawasan dan pemerintah daerah penting untuk memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan profesional dan tepat sasaran.
Menurutnya, akuntabilitas menjadi fondasi utama agar anggaran yang dikucurkan benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan fondasi penting. Tanpa tata kelola yang baik, anggaran yang dikucurkan tidak akan memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui workshop tersebut, para kepala desa dan perangkat desa diharapkan semakin memahami aspek teknis pengelolaan keuangan serta mampu meningkatkan kapasitas dalam menjalankan pembangunan di wilayah masing-masing.
Selain tertib administrasi, penguatan pemahaman terhadap regulasi juga diperlukan untuk meminimalkan risiko kesalahan pengelolaan anggaran maupun potensi penyimpangan hukum.
Sementara itu, Bupati Tapin H. Yamani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendorong pengelolaan keuangan desa yang efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia mengingatkan seluruh aparatur desa agar menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib dan berintegritas. Pasalnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sangat ditentukan oleh keterbukaan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran.
“Pengelolaan keuangan desa yang tertib dan berintegritas sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah terjadinya penyimpangan. Kami berharap seluruh aparatur pemerintah desa dapat terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya demi mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tapin,” terangnya.
Pemkab Tapin berharap kegiatan tersebut menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur desa sekaligus memperkuat pengawasan agar setiap anggaran yang dikelola dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.
