TANAH LAUT – Dugaan Aktivitas tambang ilegal di Batu Anting, kilometer 92, Kabupaten Tanah Laut, kembali marak dan memicu keresahan masyarakat setempat. Setelah merasa tindakan dari pihak kepolisian tidak memadai, warga kini menaruh harapan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turun tangan mengatasi persoalan ini yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan perekonomian warga.
Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya di Desa Kintap. Kepala Desa Kintap, Mulyadi, mengungkapkan bahwa ribuan kepala keluarga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pencari ikan dan nipah, kini kesulitan mencari nafkah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas tambang yang mencemari sungai dengan membuang tanah overburden (OB) ke aliran air.
“Tambang ilegal di Batu Anting membuang tanah OB langsung ke sungai, menyebabkan aliran sungai terhambat. Warga di beberapa lokasi bahkan harus menyeret perahu karena sungai tertimbun tanah,” kata Mulyadi pada Selasa (11/02/2025).
Juga Kata Mulyadi, kerusakan sungai telah membuat masyarakat sulit mencari ikan dan memanfaatkan sumber daya alam lainnya, yang sebelumnya menjadi tumpuan hidup mereka.
“Dengan kondisi sungai seperti ini, penghasilan kami sebagai pencari ikan dan nipah sangat terganggu. Kami tak punya pilihan lain untuk mencari nafkah,” tambahnya.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekecewaannya atas kurangnya respons dari pihak berwenang terhadap laporan yang mereka ajukan.
“Kami sudah melapor ke berbagai pihak, tapi belum ada tindakan. Kami berharap TNI bisa mengambil alih, karena situasinya semakin buruk,” ujar warga tersebut.
Diketahui, Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang ilegal di Batu Anting tidak hanya menimbulkan pencemaran air, tetapi juga menghancurkan perekonomian masyarakat sekitar. Meskipun sejumlah laporan telah diajukan, belum ada langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini.
Dilain Kesempatan, Komandan Distrik Militer (Dandim) 1009/Tanah Laut, Letkol Inf Indar Irawan, S.E., M.Han., menegaskan bahwa pihak TNI siap turun tangan jika regulasi yang memungkinkan keterlibatan mereka telah diterbitkan.
Kendati demikian menurutnya saat ini, penanganan tambang ilegal masih menjadi kewenangan kepolisian.
“Selama regulasi menempatkan penanganan tambang ilegal di tangan kepolisian, kami menunggu instruksi lebih lanjut. Namun jika ada regulasi baru, kami siap mengambil tindakan tegas melawan mafia tambang,” tegas Letkol Inf Indar Irawan pada Rabu (12/02/2025).
Disatu sisi, Upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan, Kapolsek Kintap, serta Kapolres Tanah Laut terkait beroperasinya kembali tambang ilegal ini belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi.
Terlebih Masyarakat terus mendesak dan berharap agar pemerintah segera bertindak tegas menghentikan tambang ilegal yang telah menghancurkan lingkungan dan merugikan mereka.
