PT (Perseroda) Baramarta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Banjar, kini berbenah dibawah kepemimpinan direkturnya Rachman Agus, SE, untuk melakukan membayar tunggakan utang kontraktor, pajak, dan lain-lain, di luar tunggakan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepada awak media, Senin (30/01/2023), di Martapura, Direktur PT Baramarta Perseroda Rachman Agus SE, menceritakan bahwa saat dirinya menjabat plt (pelaksana tugas) dirut PD Baramarta merangkap jadi dewan pengawas di akhir September 2020, sudah ada hutang dan tunggakan lebih dari Rp. 427 Miliar, di luar tunggakan PAD sebesar Rp 8.298.058.410, atau 8 miliar rupiah lebih.
“Selain itu, gaji karyawan juga 2 bulan tidak dibayar dan hampir 3 karena posisi pada saat itu di akhir bulan,” ungkapnya.
Setelah pembenahan internal dan eksternal, gaji karyawan bisa dibayar 3 bulan dan PAD dibayar di tiga bulan terakhir masing-masing Rp 500 juta, atau total Rp 1,5 miliar. Sehingga tunggakan PAD tinggal Rp 6.798.058.410.
Kemudian, di bulan November 2020, Baramarta, juga melakukan pembayaran tunggakan pajak Rp 1 miliar.
“Pembayaran ini untuk menunjukkan komitmen kami membayar utang pajak masa lalu yang terjadi di tahun 2009, 2011, dan 2013,” tandas Rachman Agus.
Rachman Agus melanjutkan, setelah Februari 2021 dirinya definitif sebagai dirut, meski Baramarta masih belum pulih dan dalam keadaan ‘sakit’, tetap dibebani target PAD tidak tanggung-tanggung Rp 10 miliar, tunggakan Rp 6,7 miliar, dan ditambah sisanya Rp 3,7 pencapaian target PAD.
Namun demikian, Baramarta mengusulkan pengurangan target PAD menjadi Rp 2,4 miliar di tahun 2021 itu, untuk menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan keuangan perusahaan.
“Karena pada saat itu, kondisi keuangan perusahaan tidak stabil. Pasalnya, kami juga lagi berusaha memenuhi kewajiban utang pajak yang harus dicicil. Sementara penjualan relatif sedikit, sehingga harus berbagi dengan kewajiban lainnya,” paparnya.
Menurut Rachman Agus, tahun 2021 PAD yang berhasil disetor ke kas daerah mencapai Rp 2,5 miliar, melebihi target Rp 2,4 miliar. Dan tunggakan PAD pun berkurang, sehingga menjadi Rp 4.298.957.410.
Di sisi lain, lanjutnya, Baramarta membuat komitmen pembayaran utang pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk mencicil Rp 100 juta per bulan mulai bulan Agustus 2021.
“Kami bayar untuk PPh Rp 500 juta mulai Agustus hingga Desember di 2021,” tambahnya.
Komitmen pembayaran berupa skema cicilan utang pajak itu juga disaksikan unsur pihak Pemkab Banjar yang terdiri Sekda, Asisten II, Asisten III yang juga merangkap Dewan Pengawas PD Baramarta, Kabag Hukum dan Kabag Perekonomian dan SDA Setda Banjar.
“Kita menggandeng Pemkab Banjar, supaya G to G, atau pemerintah ke pemerintah,” tuturnya.
Selanjutnya, untuk 2022 Baramarta diberi target PAD Rp 2,5 miliar, dan PAD yang mampu disetor Rp 3 miliar. Dengan ada setoran Rp 3 miliar ini, maka tunggakan PAD tersisa Rp 1.298.058.410.
“Insya Allah untuk tahun 2023 ini kami estimasi mampu setor PAD sekitar Rp 3,2 miliar. Dengan jumlah sebesar itu, tunggakan PAD mampu kami lunasi,” katanya optimis.
Sementara, lanjutnya, untuk tahun 2022, utang pajak sesuai komitmen dengan kantor pajak dibayarkan Rp 200 juta per bulan.
“Kami mampu membayar Rp 2.480.000.000,” jelasnya.
Jadi, kata Rachman Agus, selamanya dirinya menahkodai Baramarta selama 2 tahun lebih, total yang sudah disetor untuk PAD Rp 7 miliar dan utang pajak yang dibayar hampir Rp4 miliar atau Rp 3.980.000.000.
Selanjutnya, di tahun 2023 ini untuk sisa tunggakan pajak, dan utang tunggakan lainnya sebesar Rp 427.287.308.204, yang terdiri dari utang pajak berupa utang pajak PPh dan PBB Rp 279.502.919.576 tahun 2009, 2011 dan 2013, utang terkait PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) sebelumnya Rp 116.904.216.429, dan utang tunggakan PNBP IPPKH ditambah denda Rp 30.880.172.199.
“PT Baramarta melakukan kontrak kerjasama dengan PT.MTN, di mana dalam proyek tersebut disepakati kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian utang Baramarta sebesar Rp 427 miliar lebih dari hasil proyek itu dalam waktu maksimal 3 tahun ke depan. Dan itu sudah dituangkan dalam sebuah kontrak kesepakatan,” tandasnya.
Untuk bulan Januari 2023, utang pajak berupa PPh dan PBB dibayar Rp 4,5 miliar, terdiri dari Rp 3,5 miliar PPh, dan Rp 1 miliar untuk PBB.
“Hari ini dibayarkan,” ucapnya kemarin.
“Insyaallah dibayarkan seterusnya miliaran rupiah tiap bulan sesuai skema pembayaran yang disepakati dengan kantor pajak sampai 2025. Namun sebelum waktu itu, belum sampai 3 tahun kami yakin semua utang masa lalu sudah terlunasi,” kata Rachman Agus optimis.
Rachman Agus mengakui dengan tuntutan tinggi, penyertaan modal dari Pemkab Banjar masih seperti saat didirikan Baramarta tahun 1998 dulu, yakni cuma Rp 205 juta, atau tidak sampai seperempat miliar.
“Sementara Baramarta diminta setor miliaran rupiah untuk PAD, serta bayar utang-utang warisan lama,” ujarnya.
Diungkapkan, kontribusi Baramarta terhadap PAD Kabupaten Banjar sudah mencapai Rp 232 miliar lebih, tepatnya Rp 232.397.047.372,15.
“Ini sejak Baramarta berdiri hingga sekarang,” tandasnya.
Menurut Rachman Agus, total selama dirinya menjabat direktur di Baramarta berhasil setor PAD Rp 7 miliar, dan membayar tunggakan pajak sekitar Rp 8,5 miliar atau total Rp 15,5 miliar.
“Tentunya perlu dukungan semua pihak agar Baramarta mandiri dan bisa menyumbang PAD dan pajak lebih besar,” katanya.
Rachman Agus optimis, tahun 2024, PT Baramarta mampu menyumbang PAD Rp 13,2 miliar.
“Dan hal ini merupakan pekerjaan di 2023. Hasilnya, laba di akhir 2023, dan komposisi 55 persen untuk PAD di 2024,” tuturnya.
Ia juga membeberkan, Bupati Banjar bersama dirinya cukup lama bernegosiasi agar dapat melakukan kerjasama dengan PT MTN, yang merupakan investor atau kontraktor 5 besar di Indonesia untuk melakukan penyelamatan Baramarta dengan melakukan restrukturisasi dan kerjasama win-win solution.
“Kami melakukan negosiasi setahun lebih,” ungkapnya
Warisan berat yang ditinggalkan pendahulu, lanjutnya, sebenarnya tidak mampu dari sisi keuangan untuk bangkit lagi tanpa suntikan dana ratusan miliar rupiah.
“Namun dengan perjuangan keras, kami berhasil meyakinkan PT MTN untuk bekerja dan bermitra dengan Baramarta,” tegasnya.
Harapannya, setoran Baramarta ke PAD terus meningkat dan sumbangan ke APBD juga tambah besar.
“Tentunya dana pembangunan untuk masyarakat banyak dan kemaslahatan umat di Kabupaten Banjar makin besar pula,” terangnya.
Di Kesempatan berbeda, Saat diminta tanggapan atas kebijakan Baramarta di atas, Saidan Pahmi anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjar Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Baramarta dalam membenahi problematika yang ada di internal Baramarta.
Karenanya lanjut Saidan, setiap dalam rapat komisi 2 dengan Baramarta, pihaknya selalu menanyakan tentang kejelasan dari komitmen para kontraktor untuk membayar utang tersebut, apakah hanya komitmen verbal, atau komitmen dalam bentuk perjanjian tertulis.
“Apa yang biasanya kami sampaikan dalam rapat komisi semata-mata hanya bentuk kekhawatiran akan nasib Baramarta yang bisa saja pailit seperti PT BIM karena menanggung utang yang besar. Oleh karena itu komisi 2 memberikan warning keras kepada Baramarta, jangan sampai mengambil kebijakan yang salah,” tutupnya.
(Syd)
