Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat tata kelola pelayanan publik yang inklusif dan transparan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik se-Kalsel yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (17/4/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah, camat, dan lurah dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Salah satu kepala daerah yang hadir adalah Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto.
Rakor dibuka oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang mewakili Gubernur H. Sahbirin Noor. Dalam sambutannya, Hasnuryadi menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pelayanan publik harus terus berinovasi agar lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi landasan utama,” ujarnya.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, yang turut hadir, menyampaikan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian dari agenda prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Pemerintah menekankan pentingnya pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan serta peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh,” katanya.
Purwadi juga menyebutkan bahwa Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional tahun 2024 berada di angka rata-rata 4,02 (kategori sangat baik), sementara Kalimantan Selatan mencatat skor lebih tinggi, yakni 4,56. Beberapa daerah bahkan meraih nilai A atas kinerja pelayanan publiknya.
Pada momen tersebut, Kementerian PANRB juga menyerahkan penghargaan hasil evaluasi Pelayanan Publik dan Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2024. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tapin, dan Kota Banjarmasin mendapatkan predikat Pelayanan Prima. Sementara itu, Kabupaten Tabalong, Banjar, Balangan, Barito Kuala, dan Banjarbaru meraih predikat Sangat Baik.
Kabupaten Tanah Laut menerima penghargaan atas komitmennya dalam mengimplementasikan nilai-nilai pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BERAKHLAK).
Selain itu, Rakor juga diisi dengan pemberian apresiasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan capaian Indeks Reformasi Birokrasi.
Sebagai penutup, dilakukan peluncuran SP4N-LAPOR! Kalsel, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah. Komitmen ini mencakup penyusunan standar pengelolaan pengaduan publik, pelaksanaan sosialisasi, serta penanganan laporan secara cepat dan responsif.
