Kuala Kapuas – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Kabupaten Kapuas melalui Bidang Bina Konstruksi memfasilitasi Rapat optimalisasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sektor jasa kontruksi bagi pemerintah daerah kabupaten Kapuas yang di selenggarakan BPJS Ketenagakerjaan Palangkaraya dan BPJS Ketenagakerjaan Kuala Kapuas bertempat di Aula Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Septedy.
Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Septedy mengatakan Sektor jasa konstruksi merupakan pekerjaan dengan tingkat rIsiko kerja yang tinggi. Oleh karena itu, Penting bagi setiap pelaku usaha atau pemberi upah jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga kerjanya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan di masing-masing paket pekerjaan yang dilaksanakan.
Upaya optimalisasi ini diharapkan BPJS ketenagakerjaan berusaha meningkatkan akses terhadap layanan jaminan sosial bagi pekerja di sektor konstruksi. Hal ini meliputi memfasilitasi proses pendaftaran, memperjelas prosedur klaim manfaat, dan menanggapi pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh pemangku kepentingan,” kata Septedy.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri bersama BPJS ketenagakerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 dari total proyek jasa konstruksi di daerah sebanyak 91.620 kegiatan, dan yang sudah mendaftar kepada BPJS ketenagakerjaan sebanyak 15.493 kegiatan jasa konstruksi atau sebesar 16,87% dari total kegiatan jasa konstruksi di daerah tahun 2024.
Septedy juga menambahkan, Ini merupakan tanggung jawab bagi kita semua yang harus kita tindak lanjuti bersama-sama bagaimana perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja di sektor jasa kontruksi ini bisa terlaksana dengan baik demi kelancaran pembangunan khususnya di Kabupaten Kapuas.
Tujuan utama dari kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pemerintah daerah kabupaten Kapuas adalah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi para pekerja sektor jasa konstruksi,” bener Septedy.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKPP, Yan Hendri Ale mengatakan, Bahwa kegiatan rapat ini diselenggarakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pelaku jasa konstruksi, baik penyedia maupun pengguna jasa, terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi.
“Jadi, tujuan kegiatan tersebut mengoptimalisasikan kewajiban penyedia sektor jasa konstruksi dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah khususnya di Kabupaten Kapuas,” kata Yan Hendri Ale.
Sambung Yan Hendri Ale, kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan rapat optimalisasi kepesertaan program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi didaerah ini, adalah untuk meningkatkan kesadaran, memastikan kepatuhan, memitigasi risiko, meningkatkan akses terhadap layanan, mendorong keamanan finansial, dan membangun kepercayaan dalam bidang jasa konstruksi,” jelasnya.
Setelah pembukaan, kegiatan ini dilanjutkan paparan dari berbagai Narasumber yaitu BPJS Ketenagakerjaan Palangkaraya, dan juga BPJS Ketenagakerjaan Kuala Kapuas.
