Kuala Kapuas – Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi pendukung dewan, serta penetapan Surat Keputusan (SK) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno, bersama Wakil Bupati Kapuas Dodo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai turut hadir dalam rapat paripurna tersebut bersama pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kapuas, H. Muhammad Wiyatno, menyampaikan bahwa proses pembahasan dan penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 telah diselesaikan dengan baik melalui kerja sama antara pihak legislatif dan eksekutif.
Bupati Kapuas mengungkapkan, secara umum total APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2027 mencapai lebih dari Rp2,143 triliun. Dengan rincian target pendapatan daerah lebih dari Rp1,882 triliun dan alokasi belanja daerah lebih dari Rp2,140 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan ditargetkan lebih dari Rp260 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,6 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai lebih dari Rp258 miliar.
“Dengan postur dan struktur APBD Tahun Anggaran 2027 ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya
Lebih lanjut, Wiyatno menegaskan bahwa pembahasan APBD merupakan bagian penting dari tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain persetujuan Raperda APBD 2027, rapat paripurna juga membahas penetapan Propemperda Kabupaten Kapuas Tahun 2027. Bupati juga menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, inisiatif DPRD, serta kebutuhan pembentukan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil rapat penyusunan Propemperda antara Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kapuas pada 11 November 2026, telah disepakati sebanyak 11 rancangan peraturan daerah untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027.
Bupati Wiyatno menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah berkontribusi dalam pembahasan Raperda APBD 2027 dan Propemperda.
“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas atas kerja dan dedikasi bersama dalam pembahasan yang telah dilaksanakan,” ungkapnya.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi landasan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan penetapan Propemperda Tahun 2027 melalui keputusan DPRD Kabupaten Kapuas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
