BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mencatatkan prestasi gemilang bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025. Dalam acara yang digelar di Fave Hotel Banjarbaru, Rabu (10/12/2025), terungkap bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Banjar kini telah berhasil menembus zona hijau.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banjar Saidi Mansyur, Kepala BPKP, Ketua DPRD, serta jajaran Forkopimda. Kegiatan ini juga dirangkai dengan seminar yang menghadirkan narasumber dari BPKP dan Kejaksaan Negeri.
Komitmen Pelayanan Publik dan Kenaikan Status
Bupati Banjar, Saidi Mansyur, dalam wawancara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda, atas kerja keras memulihkan kepercayaan publik.
”Alhamdulillah, tadi kami sampaikan bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) kita berhasil terjaga di zona hijau. Pencapaian ini tentunya berkat dukungan semua pihak yang memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” ujar Saidi.
Saat dikonfirmasi mengenai perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya, Saidi membenarkan bahwa “rapor merah” yang sempat menjadi pekerjaan rumah (PR) kini telah berubah menjadi hijau. Ia menekankan bahwa pencapaian ini harus menjadi motivasi untuk melayani masyarakat lebih baik lagi.
”Nilai hijau yang terjaga ini menjadi motivasi dan semangat kita. Tentunya, ini harus terus dikawal, dikelola, dan dijaga dengan baik,” tambahnya.
Strategi Pemkab Banjar dalam pemberantasan korupsi tahun ini dinilai lebih inklusif. Saidi menyebutkan bahwa peserta peringatan HAKORDIA tidak hanya terbatas pada Kepala Dinas, namun juga melibatkan Kepala Desa (Pembakal) hingga sekolah-sekolah yang mengikuti secara daring.
Bupati Saidi juga mengingatkan jajarannya agar tidak ragu berkonsultasi dalam penggunaan anggaran.
”Kami menyampaikan agar jangan ada keraguan untuk berkonsultasi. Kita menjalankan pemerintahan dan menggunakan anggaran yang merupakan titipan masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus tetap sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauly, memaparkan data teknis terkait kenaikan status integritas daerah. Berdasarkan pengumuman pada puncak perayaan HAKORDIA di Yogyakarta (9/12) lalu, Kabupaten Banjar mengalami lonjakan signifikan.
”Sebelumnya kita berada di zona ‘Waspada’ atau oranye, kini berhasil naik menjadi zona ‘Terjaga’ dengan poin 78,18. Alhamdulillah meningkat,” jelas Riza.
Riza menjelaskan bahwa tahun ini Inspektorat telah banyak melakukan intervensi di area eksternal seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pelayanan publik, kependudukan, dan perizinan. Untuk tahun depan, sosialisasi akan dimasifkan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menanggapi isu maraknya kasus korupsi yang menyeret oknum kepala desa (pembakal), Riza menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah strategis bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
”Kami akan merumuskan tools atau cara untuk mengingatkan kembali tata cara penggunaan keuangan di desa. Kami siapkan instrumen-instrumen pencegahan agar kasus korupsi tidak terjadi di tingkat pemerintahan desa,” pungkas Riza.
