BANJARBARU – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama perwakilan Kementerian PUPR, membahas rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya, di Calma Caffe, Minggu ( 02/02/25 ). Menurut Rifky, banjir yang terjadi di wilayah ini sulit diatasi tanpa adanya pembangunan bendungan.
“Banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar sekitarnya sulit untuk diatasi kalau kita tidak membangun Bendungan Riam Kiwa,” ujar Rifky.
Ia menjelaskan bahwa dana untuk pembangunan bendungan tersebut sebenarnya sudah tersedia melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp1,5 triliun. Namun, proyek tersebut belum bisa terealisasi karena terkendala masalah lahan.

“Waktu saya jadi anggota Komisi V DPR periode 2019-2024, pada tahun 2020 kita sudah mendapatkan dana pinjaman luar negeri sebesar Rp1,5 triliun untuk membangun bendungan ini, hanya saja mulai dari saat itu hingga saat ini tak bisa terbangun karena persoalan lahan, lahannya merupakan kawasan hutan,” terangnya.
Bendungan Riam Kiwa pertama kali dirancang oleh Pangeran Muhammad Noor, yang memilih lokasi tersebut sebagai tempat ideal untuk pengendalian banjir.
Namun, Rifky menyampaikan bahwa kawasan tersebut baru bisa diubah statusnya menjadi Area Penggunaan Lain (APL) pada tahun 2023, yang memungkinkan pembangunan bendungan. Meski begitu, masih ada satu kendala lagi yang harus dihadapi, yaitu masalah ganti rugi lahan.
“Sekarang masih ada satu masalah lagi, soal ganti rugi, yang belum bisa kita realisasikan karena sejumlah dokumen belum selesai,” jelas Rifky.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Rifky menekankan perlunya kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait.
“Paling tidak ada empat stakeholder: Kementerian PU, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pemprov Kalsel, dan Pemerintah Kabupaten Banjar. Saya kumpulkan semuanya, dan saya targetkan dalam dua minggu semua dokumen mereka selesai,” ungkapnya.
Setelah masalah dokumen selesai, Rifky mengatakan bahwa pihaknya akan meminta persetujuan dari Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menentukan besaran dana ganti rugi.
“Begitu ini selesai, kita akan minta approval ke Menko Perekonomian terkait nilainya. Uang sudah ada, kita bagikan ke masyarakat, baru Kementerian PU bisa bekerja. Paling cepat akhir tahun ini kita baru bisa mulai pengerjaan,” jelas Rifky.
Rifky menambahkan bahwa proyek Bendungan Riam Kiwa tidak hanya diharapkan menjadi solusi untuk banjir tahunan, tetapi juga mendukung program swasembada pangan.
“Kita harus berproses, kalau tidak, setiap tahun kita akan terus mengalami banjir. Kalau ini selesai, curah hujan tinggi dari hulu akan masuk dulu ke bendungan, sehingga tidak langsung mengalir ke kota. Yang tak kalah penting, bendungan ini juga untuk mendukung swasembada pangan nasional. Kalau banjir, bagaimana kita bisa siap menjadi bagian dari swasembada pangan?” pungkasnya.
Proyek ini diharapkan menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak banjir yang sudah menjadi ancaman tahunan bagi masyarakat Kabupaten Banjar dan sekitarnya, serta meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.