MARTAPURA – Tim Investigasi Independen dari Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Tungkaran, Martapura, Sabtu (11/10/2025). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas dugaan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Tim Investigasi Independen BGN, Karimah Muhammad, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil resmi pemeriksaan sampel makanan yang telah dibawa oleh Polres dan Dinas Kesehatan. Hasil tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan penyebab pasti dugaan keracunan.
“Hasil rapatnya sebenarnya kami harus mencari tahu penyebab kemarin itu apa, dan buktinya dimiliki oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Kami nanti akan memperoleh itu, mungkin malam ini, dan akan dibuat laporan yang akan dirilis ke media,” ujar Karimah.
Karimah menjelaskan, sempat muncul dugaan adanya kandungan nitrat dalam makanan, namun hal itu belum dapat dipastikan sebelum data laboratorium keluar.
“Kami tidak boleh hanya menduga. Harus ada bukti hitam di atas putih—angka pastinya berapa, di sampel yang mana, dan apakah betul melebihi ambang batas. Karena zat berbahaya belum tentu berbahaya kalau masih di bawah syarat aman,” jelasnya.
Ia menambahkan, dapur SPPG Tungkaran untuk sementara dihentikan operasinya sampai proses investigasi selesai dan semua persyaratan dipenuhi.
“Penutupan ini sifatnya sementara. Berapa harinya tergantung keputusan BGN. Kami di bagian investigasi, hanya melaporkan temuan di lapangan. Setelah laporan selesai dan diketahui letak kesalahan serta tingkat risikonya, baru bisa diputuskan apakah dapur dibuka kembali,” ujarnya.
Selain itu, Karimah menyoroti bahwa beberapa dapur SPPG lama belum memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai ketentuan terbaru.
“Untuk SPPG baru, SLHS wajib ada sebelum buka. Tapi untuk yang lama dan belum memenuhi, akan diminta segera melengkapinya. Kalau belum, ya ditutup dulu,” katanya.
“Untuk sementara, suplai dari sini dihentikan dulu, termasuk ke sekolah-sekolah lain. Namun, jika SPPG di sekitar masih sanggup memenuhi — misalnya kapasitasnya belum maksimal — maka mereka akan menyuplai sementara. Kami juga sudah memberitahukan ke pihak sekolah bahwa saat ini ada kasus yang sedang kami perbaiki terlebih dahulu,” ujar Karimah menambahkan.
Sementara itu, anggota Tim Investigasi Independen BGN, Herman Susilo, mengatakan kunjungan hari ini dilakukan untuk mengecek kondisi instalasi dapur dan memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis (juknis).
“Kami mau melihat seperti apa instalasi dapur, apakah sesuai juknis atau tidak. Dari situ akan diketahui berapa persen yang harus diperbaiki, agar SPPG ini bisa kembali beroperasi setelah memenuhi semua syarat,” jelas Herman.
Ia menambahkan, evaluasi juga mencakup perbaikan yang harus dilakukan oleh pihak investor dan pengelola dapur sebelum kembali melayani suplai makanan ke sekolah-sekolah penerima program.
