Rapat Koordinasi Cadangan Pangan Pemerintah(CPP) Kabupaten Banjar dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan,Rabu(21/08/2018).
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar,Eddy Hasby mengatakan bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan, penyelenggara pembangunan ketahanan pangan tidak hanya membangun ” Ketahanan Pangan”, tetapi harus dilandasi oleh kemandirian dan kedaulatan pangan sebagai ruhnya.
Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengawasan bagi seluruh subsistem pangan,
~Eddy Hasby
Pengembangan CPP yang merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani maupun produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
CPP juga bertujuan untuk
1.Meningkatkan penyedian pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan daerah.
2.Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
3.Instrumen stabilitas harga
4.Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya daerah terisolir atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun kronis karena kemiskinan.
Selain itu Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga.
Rakor CPP yang juga dihadiri Kabid OPP Bulog Kalimantan Selatan, Firmansyah menyampaikan bahwa meski masih dalam tahap proses untuk menuju kerjasama PCC dengan Kabupaten Banjar, namun kerjasama yang nantinya dengan sistem perjanjian jual beli akan dikelola khususnya untuk kebutuhan jika terjadi bencana.
“Kabupaten Banjar dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan akan mengajukan surat permohonan kepada Perum Bulog Divre Kalsel dan akan dilanjutkan ke kantor pusat untuk mendapatkan persetujuan prinsip,”ucapnya.
Dalam Rakor CPP Kabupaten Banjar ini turut hadir perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Prov Kalsel dan sejumlah instansi terkait dari SKPD Kabupaten Banjar.
