Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kabag Ops Polres Kotabaru, Kasat Lantas Polres Kotabaru, Kasat Intelkam Polres Kotabaru, Kadis Perhubungan Kotabaru, pihak perusahan STC, Perwakilan SKPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Formula, perwakilan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kotabaru, Senin (6/3/2023).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi Gabungan dalam Gedung DPRD di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan ini, membahas polemik pembangunan median jalan dari Jalan Veteran hingga Jalan Hasan Basri.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, meminta kepada Disperkimtan agar segera melaksanakan kegiatan dengan jangka waktu sebulan.
“Permintaan ini menyusul desakan dari LSM Formula yang meminta secepatnya pelebaran dilaksanakan oleh Pemkab,” kata Sairi.
Sedangkan median jalan Kotabaru itu yang sekarang berpolemik kata Sairi Mukhlis telah ditemukan solusi.
“Untuk sementara agar pekerjaan difokuskan pada pelebaran jalan. Setelahnya baru pembangunan median jalan,” bebernya.
Selain itu juga, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Muklis mengatakan bahwa masyarakat di Pulau Laut Timur dan Tengah tidak tersentuh oleh dana kompensasi.
“Seharusnya masyarakat sana yang diprioritaskan terlebih dulu,” tegasnya.
“Setiap kegiatan yang menyangkut dana Kompensasi tidak pernah minta persetujuan DPRD, apalagi menyampaikan apa yang dikerjakan,” tutup Syairi.
Dalam RDP tersebut juga dibahas rencana pelebaran jalan di titik nol Jalan Raya Berangas, tepatnya di tanjakan Baharu, Kecamatan Pulau Laut Sigam.
Yang mana diketahui, untuk pelebaran jalan di tanjakan Baharu sendiri pembebasan lahannya telah clear dan clean, hal tersebut berdasarkan penjelasan perwakilan pihak Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).
(Nsr/Hk/Adv)
