Besar kecilnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebuah daerah tidak selalu menjadi cerminan langsung dari tuntas atau tidaknya persoalan pembangunan yang terjadi di tengah masyarakat. Di balik angka-angka anggaran yang tampak impresif, sesungguhnya tersembunyi realitas kebutuhan yang lebih kompleks di berbagai pelosok wilayah, yang membutuhkan penanganan konkret dan kolaboratif dari seluruh elemen pemerintahan.
Hal inilah yang menjadi perhatian serius Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, yang secara konsisten menyuarakan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, terutama di daerah-daerah dengan karakter geografis yang sulit dijangkau.
Firnadi secara khusus menyoroti situasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang meskipun memiliki kekuatan fiskal yang sangat besar dengan APBD yang disebut mencapai angka sekitar Rp12 triliun, tetap dihadapkan pada tantangan nyata di lapangan. Ia menekankan bahwa besarnya anggaran bukanlah jaminan pemerataan pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan, mengingat luas wilayah Kukar yang mencakup kawasan daratan dan alur sungai, serta memiliki topografi yang beragam dan menantang.
Menurutnya, banyak wilayah di Kukar yang masih mengalami kesulitan akses, terutama daerah-daerah terpencil yang bergantung pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pelayanan publik yang layak. Kondisi ini menjadikan pemerataan pembangunan sebagai tantangan serius yang tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah kabupaten sendiri tanpa dukungan dari tingkat provinsi.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Kukar benar-benar merasakan manfaat pembangunan. Bantuan keuangan dari provinsi bukan hanya sekadar penambahan dana, tetapi juga simbol kolaborasi yang penting untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Firnadi dalam pernyataannya yang menegaskan peran strategis provinsi dalam mendukung pembangunan daerah.
Bagi Firnadi, pembangunan bukanlah sekadar proses administratif atau pemenuhan indikator anggaran. Ia melihat pembangunan sebagai proses menyeluruh yang harus menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung, mulai dari peningkatan aksesibilitas hingga pelayanan publik yang layak dan merata. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang erat antara DPRD Kaltim, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar program-program pembangunan berjalan selaras dan tepat sasaran.
Sebagai wakil rakyat, Firnadi tidak hanya menyampaikan pandangan di forum resmi, tetapi juga secara aktif melakukan kunjungan ke berbagai wilayah untuk melihat langsung kondisi infrastruktur, bertemu dengan warga, serta menyerap aspirasi masyarakat. Ia menilai pendekatan langsung ke lapangan menjadi bagian penting dari proses legislasi dan pengawasan.
“Kita tidak bisa mengandalkan laporan tertulis saja. Kenyataan di lapangan harus kita lihat dengan mata kepala sendiri agar bisa memahami betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan penghubung antardesa, hingga fasilitas sekolah dan layanan kesehatan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus ditempatkan sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas hidup warga, bukan semata menjadi simbol kemajuan fisik. Jalan yang mulus harus membuka akses ekonomi, jembatan yang kuat harus menghubungkan komunitas, dan puskesmas yang lengkap harus mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Lebih dari itu, Firnadi menekankan bahwa sinergi antara provinsi dan kabupaten harus dibangun di atas prinsip transparansi, kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang pro-rakyat. Ia meyakini, pembangunan yang dilakukan dengan semangat kolaboratif akan mampu menjawab tantangan pemerataan dan keadilan sosial secara lebih efektif.
Ia juga mengingatkan pentingnya semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, serta partisipasi masyarakat, untuk menjaga semangat kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Terlebih di tengah dinamika pembangunan di Kalimantan Timur saat ini, yang dipicu oleh kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), upaya pembangunan di kabupaten-kabupaten sekitar harus semakin diperkuat agar tidak tertinggal dari percepatan yang terjadi di wilayah inti IKN.
Dengan visi tersebut, Firnadi berharap bahwa Kutai Kartanegara dapat berkembang menjadi wilayah yang mampu menjawab tantangan zaman, bukan hanya melalui kekuatan fiskal, tetapi juga melalui ketepatan arah kebijakan dan komitmen untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. Ia ingin memastikan bahwa pembangunan tidak sekadar menjadi wacana politik, tetapi nyata dalam bentuk fasilitas, layanan, dan kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok daerah. (adv)
