SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menegaskan perlunya transparansi dan profesionalitas dalam proses rekrutmen sumber daya manusia di lingkungan perusahaan daerah (Perusda) Kaltim. Pernyataan ini ia sampaikan menyikapi munculnya dugaan praktik nepotisme atau sistem dinasti yang masih membayangi kinerja dan pengelolaan Perusda di provinsi tersebut.
Menurut Sapto, perusahaan milik daerah seharusnya menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan roda perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, penempatan sumber daya manusia dalam struktur manajemen Perusda harus sepenuhnya berdasarkan kapasitas dan kompetensi, bukan karena hubungan darah atau kedekatan personal dengan pihak tertentu.
“Prinsip dasarnya adalah profesionalitas. Jika seseorang memang memiliki keahlian, pengalaman, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan perusahaan, tidak ada alasan untuk menolak. Tapi jangan sampai posisi strategis diisi hanya karena faktor kedekatan atau relasi keluarga,” ujarnya dengan tegas.
Sapto menambahkan bahwa praktik semacam itu justru berpotensi merusak tatanan organisasi perusahaan, karena menutup ruang bagi talenta-talenta potensial yang sebenarnya lebih layak secara kualifikasi.
“Tidak boleh ada istilah anak, saudara, atau sepupu dalam sistem perekrutan yang sehat. Perusda bukan tempat untuk bagi-bagi jabatan. Ini institusi bisnis yang harus dijalankan secara profesional, karena menyangkut uang rakyat dan kepentingan daerah,” lanjut politisi tersebut.
Ia menyatakan bahwa masih banyak Perusda di Kalimantan Timur yang belum mampu berfungsi secara optimal dalam menyumbang PAD. Menurutnya, hal ini merupakan sinyal kuat bahwa sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen Perusda, termasuk meninjau kembali struktur direksi dan pejabat di dalamnya.
“Kinerja Perusda saat ini belum maksimal. Kita perlu evaluasi besar-besaran. Kalau memang harus ada perombakan, ya lakukan saja. Pak Gubernur harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa Perusda dijalankan oleh orang-orang yang tepat,” tegas Sapto.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan Perusda bukan sekadar pelengkap dalam sistem ekonomi daerah, melainkan harus menjadi pilar penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan menciptakan lapangan kerja.
“Perusda itu seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi. Tapi kalau dikelola sembarangan, ya akan terus menjadi beban. Padahal potensi kita di Kaltim sangat besar, mulai dari sumber daya alam, pertanian, perikanan, sampai jasa,” katanya.
Sapto menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola Perusda. Ia berharap adanya penguatan sistem seleksi yang ketat, melibatkan pihak ketiga yang independen bila perlu, untuk memastikan bahwa semua proses berlangsung secara objektif.
“Kalau memang perlu dilakukan uji kelayakan terbuka, lakukan saja. Buka seleksi seluas-luasnya, biar publik bisa melihat dan menilai. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena merasa Perusda hanya dikelola oleh lingkaran orang dalam,” tambahnya.
Sebagai penutup, Sapto menyatakan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan terus mendorong agar reformasi manajerial di tubuh Perusda benar-benar dijalankan. Ia menekankan bahwa pembenahan ini bukan semata demi perbaikan internal perusahaan, tetapi untuk mewujudkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Dengan sorotan yang tajam terhadap isu nepotisme dan ketidakprofesionalan, Sapto berharap momentum ini menjadi titik balik bagi seluruh Perusda di Kalimantan Timur untuk menjalankan fungsinya secara optimal dan bertanggung jawab, dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (adv)
