Istana: Pemerintah Fokus Tangani Karhutla, Belum Bahas Pencopotan Pejabat
JAKARTA — Pemerintah belum membahas kemungkinan pencopotan pejabat daerah sebagai konsekuensi kegagalan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Istana menegaskan, prioritas saat ini adalah memastikan kebakaran di sejumlah wilayah dapat segera dikendalikan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih berfokus pada arahan Presiden untuk mempercepat penanganan karhutla. Karena itu, isu mengenai pencopotan pejabat seperti Kapolda, Kapolres maupun Pangdam belum menjadi pembahasan pemerintah.
“Ya pertama tentu kita belum sampai ke sana ya. Karena yang paling penting petunjuk Bapak Presiden, satu, segera untuk kita bisa atasi mengenai karhutla itu,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah pusat saat ini memastikan dukungan terhadap seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan hingga unsur pemerintah provinsi.
“Pemerintah pusat mendukung penuh apa pun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi,” katanya.
Pernyataan Istana tersebut disampaikan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago kembali mengingatkan adanya konsekuensi bagi pejabat daerah yang dinilai gagal mengendalikan karhutla.
Djamari sebelumnya menyebut kebijakan pencopotan pejabat TNI dan Polri di daerah yang gagal menangani karhutla masih berlaku. Kebijakan tersebut pernah ditegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2015 dan 2019.
“Masih berlaku,” tegas Djamari saat ditemui di Kemenko Polkam, Senin (10/8/2026).
Ia mengatakan pesan tersebut terus disampaikan kepada jajaran di daerah dalam berbagai kunjungannya. Menurut Djamari, kemampuan aparat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan karhutla menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian.
Djamari bahkan mengaitkan keberhasilan pengendalian karhutla dengan keberlanjutan karier pejabat yang memiliki tanggung jawab di wilayah masing-masing.
“Saya tekankan itu. Keberhasilan Anda mengendalikan (karhutla) tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, hingga kini Istana menegaskan pemerintah masih menempatkan penanganan dan pemadaman karhutla sebagai agenda utama. Pemerintah pusat juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kepada daerah dan seluruh unsur terkait dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
