Dislautkan Kalsel Beberkan Tantangan Sektor Perikanan, dari PAD, Armada hingga Peluang Ekspor
BANJARBARU – Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan armada penangkapan, pengelolaan pelabuhan, akses pasar hingga infrastruktur pendukung ekspor.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan nilai ekonomi sektor perikanan, termasuk melalui pengembangan komoditas lokal, penguatan pengawasan perairan dan program pelepasliaran ikan untuk menjaga stok di alam.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, saat ditemui di Kantor Dislautkan Provinsi Kalsel, Selasa (11/8/2026).
Rusdi mengatakan, dari sisi penerimaan daerah, pihaknya tidak memasang target yang terlalu tinggi. Target PAD yang bersumber dari sektor pelabuhan perikanan pada 2026 dipatok sekitar Rp1,1 miliar.
“Tidak ada yang muluk-muluk, yang penting realistis,” ujar Rusdi.
Menurutnya, target tersebut disesuaikan dengan kondisi aktivitas perikanan di lapangan. Sebab, penerimaan dari pelabuhan sebagian besar berasal dari pungutan dengan nominal relatif kecil.
“Memang berat menaikkan PAD di pelabuhan ini karena kita mengambilnya dari recehan, ribuan-ribuan,” katanya.
Meski demikian, realisasi hingga pertengahan tahun disebut sudah mencapai sekitar 50 persen. Rusdi optimistis target tersebut masih dapat dikejar hingga akhir 2026.
Aktivitas perikanan, lanjutnya, memang tidak selalu stabil sepanjang tahun. Ada periode ketika aktivitas pelabuhan mengalami penurunan karena jumlah kapal yang masuk berkurang.
Kewenangan TPI Berada di Kabupaten/Kota
Dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, Rusdi juga menjelaskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, sejumlah pelabuhan perikanan berada di bawah kewenangan provinsi, di antaranya Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Muara Kintap, Batulicin dan Kotabaru.
Namun, keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) di kawasan pelabuhan tidak otomatis menjadi kewenangan provinsi.
“Di dalam pelabuhan perikanan itu ada tempat pelelangan ikan. Seyogyanya kewenangan kabupaten/kota. Mereka yang melaksanakan lelang,” jelasnya.
Dengan demikian, aktivitas pelelangan ikan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan berkontribusi terhadap PAD masing-masing daerah.
Sementara untuk ikan yang masuk melalui Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, terdapat penerimaan dari layanan tertentu. Rusdi menyebut salah satunya sebesar Rp25 per kilogram untuk ikan yang masuk.
Armada Kalsel Masih Didominasi Kapal Kecil
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kapasitas armada penangkapan ikan.
Rusdi mengakui armada perikanan Kalsel masih tertinggal jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain, khususnya di Pulau Jawa.
Di daerah lain, kapal dengan kapasitas 30 gross tonnage (GT) ke atas telah banyak digunakan dan bahkan dilengkapi teknologi untuk menangani hasil tangkapan sejak berada di laut.
Sementara di Kalsel, nelayan masih banyak menggunakan kapal berukuran kecil dengan pola one day fishing.
“Kalau dibandingkan Jawa memang kita ada kurang. Kapal kita masih banyak yang kecil, one day fishing,” ungkapnya.
Menurut Rusdi, kapal dengan teknologi yang lebih maju mampu melakukan penanganan hingga pembekuan hasil tangkapan sejak berada di laut. Hal tersebut membuat kualitas ikan lebih terjaga sekaligus memberikan nilai tambah.
Kondisi berbeda masih dihadapi nelayan Kalsel yang umumnya membawa hasil tangkapan kembali ke daratan untuk kemudian dijual.
Produk Kalsel Berpeluang Ekspor
Meski menghadapi keterbatasan, Rusdi menyebut peluang produk perikanan Kalsel untuk menembus pasar ekspor tetap terbuka.
Salah satu komoditas yang memiliki peluang tersebut adalah belut.
Namun, jalur ekspor produk perikanan Kalsel saat ini masih banyak bergantung pada daerah lain yang memiliki fasilitas logistik dan penerbangan lebih mendukung.
“Produk kita kadang-kadang ke Surabaya dulu, Surabaya yang ekspor. Jakarta yang ekspor. Jadi ada sasaran antara, bukan langsung,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan sektor perikanan. Tidak hanya produksi yang harus ditingkatkan, tetapi juga sarana pendukung agar produk Kalsel dapat langsung terkoneksi dengan pasar yang lebih luas.
Jaga Stok Ikan Melalui Restocking
Di tengah upaya meningkatkan nilai ekonomi, Dislautkan Kalsel juga menjalankan program untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
Salah satunya melalui kegiatan restocking atau pelepasliaran ikan ke perairan umum.
Rusdi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah kabupaten, salah satunya sebagai upaya menjaga stok ikan di alam sekaligus mempertahankan ekosistem perairan.
Pengawasan terhadap sumber daya perikanan juga melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
Kelompok tersebut dibentuk dari masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan terhadap perairan umum, termasuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan atau destructive fishing.
Pemerintah provinsi turut memberikan dukungan berupa sarana pengawasan, seperti perahu bermotor berukuran kecil, senter dan perangkat komunikasi.
Namun, Rusdi menegaskan Pokmaswas tidak diperbolehkan melakukan tindakan sendiri apabila menemukan dugaan pelanggaran.
“Mereka melaporkan saja, jangan main hakim sendiri,” tegasnya.
Pepuyu Jadi Salah Satu Komoditas yang Dikembangkan
Selain perikanan tangkap, Dislautkan Kalsel juga mendorong pengembangan budidaya komoditas lokal.
Salah satunya ikan pepuyu yang dinilai memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.
Rusdi mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pembudidaya, salah satunya di Desa Karang Intan.
Program serupa sebelumnya juga telah diberikan kepada kelompok lain dan menunjukkan hasil positif. Salah satu kelompok disebut mampu menghasilkan panen sekitar 1,5 ton.
Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi kelompok lainnya agar pengembangan pepuyu dapat dilakukan secara lebih luas.
“Alhamdulillah mereka berhasil mengembangkannya. Mudah-mudahan kelompok yang baru kita bantu juga berhasil,” katanya.
Rusdi menegaskan pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kalsel ke depan tidak hanya diarahkan untuk mengejar produksi maupun PAD. Penguatan pelaku usaha, peningkatan nilai tambah, akses pasar, keberlanjutan sumber daya serta pengembangan komoditas lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun sektor perikanan daerah.
