BANJARMASIN — Perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh 5,22 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen. Namun, Pemerintah Provinsi Kalsel menilai capaian tersebut belum cukup menjadi jaminan pertumbuhan ekonomi akan terus terjaga jika sumber pertumbuhan tidak diperluas.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemprov Kalsel menyiapkan tiga strategi utama, yakni menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor di luar industri ekstraktif, serta memastikan belanja daerah tetap berkualitas sembari membuka sumber pembiayaan di luar APBD.
Strategi tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H Muhammad Syarifuddin dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Tahun 2026 di Lantai VI Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Banjarmasin, Kamis (24/9/2026).
Syarifuddin mengatakan diversifikasi ekonomi menjadi penting karena struktur perekonomian Kalsel masih cukup bergantung pada sumber daya alam, terutama komoditas batubara. Ketergantungan tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan harga komoditas di pasar global.
Di saat yang sama, menurunnya transfer ke daerah dan dana desa turut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan.
“Strategi pertama adalah menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Ini merupakan fondasi paling dasar. Melalui TPID, sinergi akan terus diperkuat bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Syarifuddin.
Selain menjaga daya beli masyarakat, Pemprov Kalsel juga mendorong pengembangan sektor ekonomi di luar pertambangan. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi untuk diperkuat antara lain pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan hingga pariwisata.
Menurut Syarifuddin, pengembangan sektor tersebut juga harus dibarengi dengan hilirisasi agar nilai tambah ekonomi tidak berhenti pada produksi bahan mentah.
“Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang,” katanya.
Strategi ketiga berkaitan dengan kualitas belanja daerah. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada program-program produktif yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Sementara itu, kebutuhan pembangunan dengan nilai investasi besar akan didorong melalui keterlibatan sektor swasta dan skema kemitraan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah berkomitmen mempercepat proses perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Syarifuddin menekankan bahwa kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil berjalan melalui instrumen masing-masing. Namun, dampak akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari pasar, lahan pertanian hingga tempat usaha.
Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan dinilai penting agar kebijakan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga mampu menjaga daya beli dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan” tersebut juga diisi diskusi panel.
Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, serta ekonom Muhammad Faisal.
Diskusi membahas berbagai tantangan ekonomi yang perlu diantisipasi pemerintah daerah. Materi tersebut kemudian ditanggapi oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, serta unsur akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
