Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih dihadapkan pada tantangan besar dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga medis, yang menjadi salah satu faktor krusial dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Persoalan ini mengemuka dalam perhatian serius yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang menyoroti masih jauhnya rasio antara jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
Menurut Andi, secara ideal, satu orang dokter seharusnya melayani maksimal seribu pasien. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan angka yang cukup mencemaskan. Berdasarkan estimasi yang dihimpun DPRD Kaltim, kebutuhan tenaga medis di seluruh wilayah provinsi ini mencapai angka sekitar 4.000 orang. Sayangnya, jumlah tenaga medis yang tersedia baru berkisar setengahnya, yakni sekitar 2.000 orang.
“Artinya, kita mengalami defisit sekitar 50 persen dari kebutuhan tenaga kesehatan yang ideal. Ini tentu berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah kategori 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal,” ungkap Andi.
Kondisi ini menjadi perhatian utama DPRD karena pelayanan kesehatan yang tidak merata akan memperlebar ketimpangan sosial dan kesejahteraan antarwilayah. Terlebih, wilayah Kalimantan Timur memiliki tantangan geografis tersendiri, di mana banyak desa dan kecamatan yang berada jauh dari pusat-pusat layanan kesehatan.
Melihat kondisi tersebut, Andi mendorong agar pemerintah daerah mulai memikirkan pendekatan kebijakan yang lebih inovatif dan responsif. Salah satu solusi yang dinilai memiliki potensi besar untuk segera diterapkan adalah pemanfaatan teknologi digital di sektor kesehatan melalui layanan telemedicine.
Telemedicine, atau layanan konsultasi dan pemeriksaan medis jarak jauh berbasis jaringan internet, dinilai dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari fasilitas kesehatan konvensional. Terlebih lagi, program transformasi digital yang sudah digaungkan oleh pemerintah pusat dan didukung oleh visi kepemimpinan daerah bisa menjadi landasan untuk mempercepat penerapan solusi ini.
“Dengan konektivitas yang semakin membaik di berbagai wilayah, digitalisasi layanan kesehatan bisa menjadi jembatan bagi masyarakat di pedalaman untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat dari tenaga medis di kota-kota besar,” jelas Andi.
Namun, ia menekankan bahwa solusi digital hanyalah salah satu bagian dari pendekatan menyeluruh yang harus dilakukan. Dalam jangka pendek, DPRD juga mendorong adanya kerja sama lintas daerah dengan berbagai perguruan tinggi, terutama kampus-kampus kedokteran di luar Kalimantan Timur. Kerja sama ini diharapkan dapat menghadirkan dokter muda atau mahasiswa kedokteran yang sedang dalam masa praktik untuk membantu memperkuat pelayanan medis di daerah-daerah yang kekurangan.
Menurut Andi, skema kerja sama tersebut bisa dilaksanakan melalui program magang, penugasan temporer, atau pertukaran tenaga medis sebagai bentuk kolaborasi lintas wilayah yang saling menguntungkan.
“Kita perlu membuka peluang kerja sama seluas-luasnya dengan universitas yang memiliki fakultas kedokteran untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan. Ini langkah konkret yang bisa segera dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Tidak hanya berhenti pada solusi jangka pendek, Andi juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan investasi jangka panjang di bidang pendidikan tenaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan memberikan beasiswa penuh kepada putra-putri daerah yang memiliki minat dan potensi di bidang kedokteran, dengan komitmen bahwa setelah menyelesaikan pendidikan, mereka akan kembali mengabdi di daerah asalnya.
Ia meyakini bahwa dengan membangun SDM lokal yang berkualitas, Kaltim akan memiliki fondasi kuat untuk mencapai kemandirian dalam sektor pelayanan kesehatan di masa depan. “Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada daerah lain. Kita harus siapkan kader-kader medis dari daerah kita sendiri, dengan pendekatan yang terencana dan terstruktur,” ujarnya.
Di sisi lain, rotasi tenaga medis dari wilayah-wilayah dengan fasilitas lengkap ke daerah 3T juga disarankan sebagai langkah taktis dalam jangka pendek. Skema ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan medis secara berkala, sambil menunggu hasil dari investasi jangka panjang di bidang pendidikan dan teknologi kesehatan.
“Rotasi rutin, jika disertai dengan insentif yang layak dan dukungan logistik yang memadai, dapat menjaga semangat pengabdian para tenaga medis kita, serta memberi harapan bagi masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan layanan kesehatan,” lanjutnya.
Andi memastikan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan terus menjadi mitra kritis sekaligus pendukung pemerintah dalam merumuskan dan mengawal kebijakan-kebijakan strategis di sektor kesehatan. Baginya, memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan medis yang layak adalah bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional wakil rakyat.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan tidak bisa ditunda lagi, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini masih terpinggirkan. “Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Kami di DPRD akan terus mengawal agar hak ini benar-benar sampai ke pelosok-pelosok Kalimantan Timur, tanpa terkecuali,” pungkasnya penuh komitmen.
Dengan berbagai langkah dan inisiatif ini, diharapkan Kalimantan Timur dapat segera mengejar ketertinggalannya dalam penyediaan tenaga kesehatan, serta membangun sistem layanan yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat. (adv)
