Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpotensi dibekukan apabila tidak mampu memperbaiki kinerja dan memenuhi ekspektasi pemerintah maupun publik. Penegasan ini disampaikan di tengah sorotan terhadap lemahnya pengawasan di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan kasus penyelundupan 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh.
“Saya sudah panggil Bea Cukai, kita rapat internal. Image mereka kurang bagus di media, di masyarakat, dan di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jumat (28/11).
Minta Waktu Satu Tahun
Purbaya mengungkapkan dirinya meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi kinerja Bea Cukai. Ia menilai pembekuan Ditjen Bea Cukai akan berdampak besar pada sekitar 16.000 pegawai yang bekerja di instansi tersebut.
Selain itu, pemerintah juga membuka opsi pengalihan tugas kepabeanan dan cukai kepada perusahaan inspeksi asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS)—model yang pernah diterapkan pada era Orde Baru. Pada tahun 1985, Presiden Soeharto membekukan Bea Cukai selama satu dekade akibat maraknya pungutan liar dan praktik penyelundupan.
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerja dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS, seperti zaman dulu,” tegasnya.
Tantangan Ekonomi dan Lapangan Kerja
Di hadapan Komisi XI DPR, Purbaya juga menyoroti minimnya lapangan pekerjaan sebagai penyebab banyak warga negara Indonesia memilih bekerja di luar negeri, terutama pada periode perlambatan ekonomi.
Menurutnya, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6,7 persen untuk menyerap angkatan kerja baru setiap tahun. Pencapaian ini, kata dia, sangat bergantung pada realisasi investasi.
Pemerintah kini tengah menyiapkan program vokasi berskala besar yang direncanakan mulai berjalan pada 2026 guna memperluas akses pekerjaan layak bagi masyarakat.
“Kita ingin Indonesia sejahtera seperti Amerika. Targetnya bukan memindahkan orang ke luar negeri, tetapi membuat kondisi dalam negeri lebih baik sehingga masyarakat bisa hidup layak tanpa harus bekerja di luar,” jelas Purbaya.
Ia juga berencana mengusulkan agar Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan pelatihan khusus bagi lulusan SMK di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
