Banjarmasin – Direktur PEIPD Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan, memaparkan kondisi terkini perencanaan nasional dan daerah dalam Rakor Bappeda se-Indonesia 2025 yang digelar di Banjarmasin, Rabu (3/11/2025). Ia menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase krusial bagi seluruh Bappeda di Indonesia.
Menurut Iwan, pada tahun ini Bappeda mengemban tugas berat karena harus mengawal penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah secara bersamaan.
“Tahun 2025 adalah tahun di mana Bappeda memiliki tugas sangat berat untuk mengawal penyusunan dokumen jangka panjang dan menengah secara simultan,” ujarnya.
Iwan menekankan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh hanya bersifat administratif atau berhenti sebagai formalitas.
“Dokumen perencanaan tidak boleh hanya menjadi tumpukan kertas, tetapi panduan hidup yang menjamin keberlanjutan lintas kepemimpinan,” tegasnya.
Dalam laporannya, ia juga mengungkap bahwa Provinsi Kalimantan Selatan menjadi daerah tercepat yang menetapkan RPJMD 2025–2029.
“Provinsi Kalimantan Selatan kami apresiasi sebagai yang pertama menetapkan Perda RPJMD,” katanya.
Iwan turut mengingatkan bahwa daerah menghadapi tantangan fiskal yang semakin ketat, terutama akibat penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian belanja.
“Dalam situasi penurunan TKDD, belanja penunjang harus dipangkas dan dialihkan pada belanja produktif,” jelasnya.
Selain efisiensi belanja, Iwan menegaskan bahwa inovasi pembiayaan menjadi kebutuhan mendesak. Ia mendorong daerah mencari sumber pendanaan alternatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), program CSR, hingga skema blended financing.
Terakhir, Iwan menekankan bahwa Bappeda memiliki peran strategis dalam keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN).
“Tagging kegiatan dalam SIPD harus benar-benar terukur agar sinergi pusat dan daerah dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
