Banjarmasin – Forum Bappeda se-Indonesia resmi mengukuhkan kepengurusan periode baru dalam Rakor Bappeda se-Indonesia 2025 yang digelar di Banjarmasin, Rabu (3/12/2025). Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat integrasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Forum Bappeda se-Indonesia, Dikky Anugerah, menegaskan bahwa agenda pengukuhan ini bukan sekadar kegiatan formalitas.
“Pengukuhan pengurus bukan sekadar seremonial organisasi, tetapi tonggak komitmen untuk membangun arah pembangunan yang lebih terukur, kuat, dan terintegrasi,” ujarnya.
Dikky menjelaskan sejumlah tantangan besar yang saat ini dihadapi pemerintah daerah, mulai dari ketimpangan antarwilayah, keterbatasan fiskal, hingga dampak perubahan iklim.
“Ketimpangan wilayah, keterbatasan fiskal, perubahan iklim, kualitas data yang tidak merata, dan fragmentasi dokumen perencanaan menuntut perencanaan yang solid dan lintas sektor,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.
“Pemerintah daerah bukan unsur pelengkap. Daerah adalah poros strategis yang menggerakkan denyut kemajuan pembangunan,” katanya.
Forum Bappeda, lanjut Dikky, berkomitmen mendukung penuh agenda nasional, termasuk Program Strategis Nasional (PSN) dan Asta Cita Presiden.
“Kami siap mendukung sepenuhnya Program Strategis Nasional dan menyukseskan Asta Cita Presiden di setiap jengkal tanah air,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam pelayanan publik, terlepas dari kondisi fiskal yang menantang.
“Masyarakat tidak boleh merasakan berkurangnya kehadiran negara hanya karena keterbatasan fiskal. Negara harus hadir tanpa jeda,” tegasnya.
Pengukuhan kepengurusan baru ini sekaligus menegaskan peran Forum Bappeda sebagai ruang kolaborasi nasional untuk memperkuat knowledge-based planning, integrasi SPBE, serta peningkatan kualitas perencanaan di seluruh daerah.
