Hulu Sungai Selatan — Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibuka, ditandai dengan pemukulan rebana oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Jumat (13/2/2026) malam.
Musda lima tahunan tersebut menandai berakhirnya masa khidmat pengurus MUI Kalsel periode 2021–2026 dan berlangsung pada 13–15 Februari 2026, mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat.”
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas dedikasi pengurus MUI selama lima tahun terakhir dalam membina umat serta menjaga kondusivitas kehidupan beragama di Kalimantan Selatan.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalsel, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus MUI periode 2021–2026 atas dedikasi dan kontribusinya dalam membina umat serta menjaga harmoni kehidupan beragama di banua yang kita cintai,” ujarnya.
Menurut Muhidin, MUI telah menjadi mitra strategis pemerintah, baik dalam memberikan pandangan dan fatwa keagamaan, menjaga harmoni sosial, maupun mendukung program pembangunan daerah.
Ia menegaskan Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi momentum evaluasi sekaligus perumusan arah kebijakan dan kepemimpinan lima tahun ke depan.
“Di tengah perkembangan zaman dan persoalan sosial yang semakin kompleks, peran ulama semakin strategis sebagai penuntun umat dan penjaga moralitas bangsa. Kepemimpinan MUI ke depan harus adaptif, bijaksana, serta tetap berpegang pada prinsip syariat dan nilai kebangsaan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, berkomitmen memperkuat sinergi dengan MUI guna mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, dan berkeadilan. Ia juga berharap Musda XI mampu melahirkan kepengurusan baru yang amanah, solid, dan mampu melanjutkan capaian sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah Musda MUI Kalsel, Ma’ruf, menyampaikan MUI terus berkomitmen menjalankan fungsinya sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat), Shodiqul Hukumah (mitra pemerintah), dan Himayatul Ummah (penjaga umat) dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ia menuturkan sejumlah isu krusial di Banua, termasuk tantangan transformasi digital, menjadi latar belakang pelaksanaan Musda tahun ini dan menuntut MUI serta organisasi kemasyarakatan Islam untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Berbagai persoalan tersebut menuntut peran ulama yang lebih aktif, solutif, dan responsif agar kehadiran MUI benar-benar dirasakan umat,” katanya.
Ma’ruf menambahkan, Musda bertujuan memperkuat konsolidasi internal organisasi, menyusun kebijakan umum MUI Kalsel periode mendatang, serta menjadi forum pertukaran gagasan untuk merumuskan solusi atas persoalan umat sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diterima Sekda H. Muhammad Syarifuddin sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi Pemerintah Provinsi Kalsel dalam pembinaan umat dan kehidupan keagamaan di Banua.
Acara pembukaan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perwakilan MUI Pusat, Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor, Ketua Umum MUI Kalsel, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, para ketua MUI kabupaten/kota se-Kalsel, pimpinan pondok pesantren, perbankan syariah dan konvensional, perwakilan majelis agama, serta tamu undangan dan peserta Musda.
