Evaluasi LKPJ Bupati 2025: DPRD Banjar Soroti Kemiskinan dan Siapkan Tim Khusus Peningkatan PAD
MARTAPURA – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melalui Panitia Khusus (Pansus) tengah menggodok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk tahun anggaran 2025. Rapat digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD pada Rabu (1/4/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah meninjau ulang efektivitas kinerja bupati selama setahun terakhir dan memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pertemuan strategis tersebut dikomandoi oleh Wakil Ketua Komisi I sekaligus Ketua Tim Pansus, Sunardi. Turut hadir dalam agenda ini jajaran perwakilan dan anggota Pansus dari Komisi II dan IV, Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar Yudi Andrea, para asisten, hingga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Di hadapan forum, Sekda Banjar Yudi Andrea menguraikan bahwa secara garis besar capaian pembangunan daerah sepanjang 2025 menorehkan tren positif. Kendati demikian, ia tak menampik adanya tantangan pada beberapa sektor yang mengalami penurunan performa, khususnya terkait melonjaknya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
”Memang ada beberapa yang perlu kita perhatikan lagi. Ada peningkatan-peningkatan yang harus kita dorong, terus tadi yang indikator-indikator yang masih ada penurunan juga harus kita coba untuk kita perbaiki,” ujar Yudi Andrea.
Pemerintah Kabupaten Banjar berjanji akan mengambil langkah-langkah intervensi strategis guna menekan masalah tersebut pada periode mendatang.
”Terkait ada peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan pengangguran buat kita, tapi secara umum masih tidak terlalu tinggi, jadi masih bisa kita intervensi untuk diturunkan lagi,” jelasnya membeberkan komitmen pemerintah.
Sementara itu, Ketua Tim Pansus H. Sunardi merinci bahwa bedah LKPJ ini difokuskan pada evaluasi sektor-sektor krusial. Beberapa di antaranya meliputi kualitas pelayanan publik, pengerjaan infrastruktur, hingga mitigasi problem wilayah, seperti efektivitas dalam penanganan bencana banjir.
”Seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi LKPJ ini harus diselaraskan dengan RPJMD, agar pembangunan selama satu tahun berjalan tetap konsisten dan tidak bertentangan dengan visi-misi jangka panjang daerah. Supaya terdapat kesinambungan dalam setiap kebijakan pembangunan yang diambil,” papar Sunardi.
Tak luput dari sorotan, pihak legislatif juga menggarisbawahi urgensi penggenjotan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sunardi menilai kemandirian finansial sangat penting agar Banjar mampu bersaing dengan wilayah lain. Untuk mewujudkannya, DPRD mengusulkan sebuah terobosan baru.
”Nantinya kita akan rekomendasikan pembentukan tim Palugada yaitu tim khusus yang fokus pada peningkatan PAD. Tim ini akan melibatkan berbagai instansi seperti BPKAD, Satpol PP, dan Dinas Perizinan,” jelas Sunardi.
Ia menambahkan, sektor-sektor yang memiliki potensi besar wajib digenjot secara masif demi mendongkrak pundi-pundi daerah. Peningkatan PAD ini harus mendapat penekanan khusus di tahun-tahun mendatang.
Terkait tenggat waktu evaluasi, Sunardi merujuk pada regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses pembahasan wajib bergulir paling lambat 30 hari sejak dokumen LKPJ diserahkan oleh Bupati dan diselesaikan maksimal dalam kurun waktu tiga bulan. Output dari proses ini adalah dokumen rekomendasi resmi yang akan menjadi panduan Bupati untuk memperbaiki kinerja di sisa tahun anggaran.
”Setelah disampaikan pada 11 maret lalu, setelah pembahasan tadi kan diadakan sekitar tiga kali pertemuan lagi untuk pembahasan mendalam dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, DPRD Banjar mematok target agar proses pembedahan LKPJ ini rampung pada akhir bulan April. Ketepatan waktu dinilai vital agar catatan strategis dan rekomendasi dewan dapat segera diimplementasikan sebagai acuan kebijakan dan penyusunan anggaran di masa mendatang.
