Tingkatkan Mutu Layanan Publik, Pemkab Banjar Serap Aspirasi Lewat Forum Konsultasi Publik
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kembali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP), Kamis (9/4/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai wadah utama untuk mendengarkan langsung harapan dan kebutuhan masyarakat demi menyempurnakan mutu pelayanan pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, menjelaskan bahwa pelaksanaan FKP adalah agenda esensial yang wajib digelar. Tujuannya adalah untuk menjaring kritik maupun saran dari warga terkait kinerja layanan daerah saat ini.
“Melalui forum ini, kita ingin mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan. Hasilnya nanti akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Secara keseluruhan, rapor pelayanan publik di Kabupaten Banjar telah menunjukkan tren yang sangat positif. Prestasi ini dibuktikan melalui evaluasi kepatuhan dari Ombudsman serta keberhasilan daerah dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas. Kendati dihadapkan pada tantangan penghematan anggaran, Pemkab Banjar memastikan hal tersebut tidak akan menurunkan standar pelayanan.
“Kita tidak ingin efisiensi anggaran berdampak pada kualitas pelayanan publik. Justru harus ada inovasi agar layanan tetap maksimal,” tegasnya.
Pemerintah juga menjamin bahwa pemberlakuan sistem Work From Home (WFH) yang dijalankan sesuai dengan edaran Kementerian Dalam Negeri tidak akan mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan cepat.
Lebih lanjut, kemudahan izin investasi kini difokuskan untuk mendongkrak tiga sektor prioritas daerah, yaitu: Pariwisata, Perikanan, dan Pertanian.
Dalam praktiknya, Pemkab Banjar terus didampingi oleh Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal yang secara rutin memberikan evaluasi objektif agar layanan tetap berada di jalur yang benar.
“Sinergi dengan Ombudsman berjalan sangat baik. Setiap masukan selalu kita tindak lanjuti dengan cepat,” tambahnya.
Di luar urusan perizinan dan pelayanan, Pemkab Banjar juga tengah mematangkan berbagai rencana strategis untuk mengurai problematika utama daerah, mulai dari isu infrastruktur, penekanan angka pengangguran, hingga mitigasi banjir. Khusus untuk penanggulangan banjir, langkah nyata yang diambil mencakup optimalisasi dana APBD serta penyusunan proposal permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, yang dirumuskan berdasarkan kajian komprehensif dari BPBD.
