PARINGIN – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 di ruang Paripurna DPRD Balangan tersebut dihadiri anggota komisi serta perwakilan SKPD mitra kerja.
Dalam forum itu, Komisi I melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025. Pembahasan difokuskan pada sejumlah SKPD, di antaranya Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Setda, Badan Kesbangpol, BKPSDM, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan.
Komisi I menyoroti sejumlah aspek krusial, seperti efektivitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi program kerja yang telah direncanakan. Selain itu, dewan juga meminta penjelasan rinci terkait berbagai kendala yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar anggota Komisi I DPRD Balangan, Syahbuddin.
Sementara itu, masing-masing perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja, termasuk realisasi anggaran dan program prioritas yang telah dijalankan. Mereka juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala, namun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pada tahun berikutnya.
Pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hasil rapat akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Balangan.
Melalui pembahasan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
