Perkuat Integritas, Pemkab Banjar Gelar Sosialisasi Antikorupsi Bersama KPK RI
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan terintegritas melalui kegiatan Sosialisasi Antikorupsi.
Acara ini digelar di Aula Barakat lantai 2, Kantor Bupati Banjar, Rabu (29/4/2026) dengan menghadirkan narasumber langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, dalam sambutannya menekankan bahwa integritas aparatur adalah kunci utama keberhasilan untuk mencegah korupsi. Meski pemerintah daerah telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, hal itu tidak akan maksimal tanpa kejujuran dari sumber daya manusianya.
”Saya mengajak seluruh pimpinan DPRD dan Kepala Perangkat Daerah untuk menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme,” ujar Habib Idrus.
Beliau juga berharap agar kegiatan ini tidak berhenti sebatas seremonial saja, melainkan ASN mampu mengaplikasikannya dalam tugas sehari-hari demi memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Analis Tindak Pidana KPK, Nuryadi, menyoroti kerentanan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap praktik gratifikasi. Ia menjelaskan bahwasanya kasus gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi.
”Kami sangat menekankan hal tersebut agar para ASN bersama-sama menjauhi korupsi, khususnya dalam konteks gratifikasi, suap, dan pemerasan,” tegas Nuryadi di hadapan para peserta.
Selain mengedukasi soal nilai integritas, Nuryadi juga mengungkapkan kurangnya jumlah penyuluh antikorupsi di Kalimantan Selatan. Saat ini, baru tercatat sekitar 68 penyuluh yang aktif di wilayah tersebut.
”Angka ini masih jauh dari kata ideal. Seharusnya minimal ada 300 sampai 500 penyuluh antikorupsi se-provinsi untuk menjangkau seluruh lini secara efektif,” tambahnya.
Melalui sinergi antara Pemkab Banjar, KPK RI, dan penyuluh antikorupsi, diharapkan nilai-nilai integritas semakin mengakar kuat di lingkungan birokrasi Kabupaten Banjar demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
