Kalsel Sukses Sabet Juara 1 Atasi Stunting dan Kemiskinan pada Ajang Apresiasi Kemendagri 2026
MARTAPURA – Gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 wilayah Kalimantan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sukses diselenggarakan di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026) malam. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian penghargaan berbasis regional yang menyasar seluruh kawasan di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Pada malam penghargaan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) tampil gemilang dengan menyabet predikat Juara I untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Pengumuman prestasi ini lebih dulu terungkap pada sesi gelar wicara (talkshow) sore hari, tempat Gubernur Kalsel H Muhidin membeberkan berbagai kemajuan di wilayahnya.
Gubernur H Muhidin memaparkan bahwa tren stunting di wilayahnya menunjukkan perbaikan yang sangat menggembirakan. Sejalan dengan hal itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan secara drastis hingga melampaui sasaran yang telah dipatok.
“Dalam penanganan stunting di antaranya dilakukan dengan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, menyusui, serta balita oleh kader PKK dan Posyandu melalui program bidan jemput bola untuk pendataan. Selain itu juga dilakukan pemberian vitamin dan imunisasi bagi calon pengantin melalui Dinas Kesehatan dan PMD,” ujar Muhidin.
Lebih lanjut, program pengentasan kemiskinan dieksekusi melalui strategi penguatan ekonomi warga. Langkah ini direalisasikan dalam bentuk bantuan modal kerja dan pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi keluarga prasejahtera yang didorong oleh Dinas Koperasi dan UMKM, serta disokong oleh Dinas PUPR dan Perkim.
Menanggapi tujuan utama diselenggarakannya apresiasi ini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerangkan bahwa inisiatif tersebut lahir dari evaluasi internal terkait fungsi kementerian dalam mengawasi dan membina laju pemerintahan daerah.
“Kita tidak menerapkan sistem otonomi penuh, melainkan semi otonomi. Ada sejumlah kewenangan pusat untuk mengendalikan daerah melalui Kemendagri, dan untuk kabupaten/kota diwakilkan kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Mendagri juga mengingatkan bahwa kewenangan pelimpahan tersebut bisa ditarik kembali oleh pemerintah pusat jika seorang gubernur dinilai kurang cakap dalam mengembannya. Oleh sebab itu, Kemendagri memiliki kewajiban untuk memacu semangat para pimpinan daerah agar terus memberikan performa kerja yang optimal.
“Sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, metode terbaik adalah menciptakan iklim kompetitif yang sehat,” ujarnya.
Ajang penghargaan ini turut mendapat sambutan positif dari Bupati Banjar, Saidi Mansyur. Ia menilai bahwa acara bergengsi ini bukan sebatas seremonial belaka, melainkan pendorong semangat untuk mempererat kolaborasi lintas sektor.
“Apresiasi seperti ini diharapkan mampu memotivasi semua pihak untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program prioritas nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor perbaikan layanan publik, penguatan infrastruktur, dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
