Banjarbaru – Aksi unjuk rasa sopir truk terkait antrean dan kelangkaan Bio Solar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (13/05/2026), diwarnai tuntutan agar aparat kepolisian membongkar dugaan praktik penimbunan BBM subsidi yang disebut merugikan masyarakat kecil.
Dalam aksi tersebut, salah satu pimpinan massa aksi, Babeh Aldo, menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi Bio Solar subsidi yang disebut mengalir ke sektor industri dan tambang.
Menurutnya, kuota BBM subsidi sebenarnya mencukupi apabila distribusinya berjalan sesuai peruntukan.
(Foto: Herdiandi Tandi Salla Dakator/Habarkalimantan.com)
“Harga Bio Solar subsidi jauh di bawah harga industri, sehingga memicu pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan,” ujarnya saat diwawancarai.
Ia juga mengaku menerima berbagai laporan dari sopir terkait dugaan adanya lokasi penimbunan solar di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
“Teman-teman sopir memiliki laporan terkait dugaan gudang penimbunan di beberapa titik,” katanya.
Babeh Aldo menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap para sopir angkutan yang harus mengantre berhari-hari untuk mendapatkan solar subsidi.
Menurutnya, persoalan itu juga berimbas terhadap biaya distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Kalau sopir harus menginap dua sampai tiga hari hanya untuk mendapatkan solar, tentu biaya angkut ikut naik,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, massa meminta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kami berharap ada tindakan nyata agar solar subsidi benar-benar kembali untuk masyarakat yang berhak,” tutupnya.
