Tambahan 30 KL Belum Tuntaskan BBM Nelayan, Solar Tanah Laut Masih Defisit 368.680 Liter per Bulan
TANAH LAUT, – Persoalan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya tuntas. Meski mendapat tambahan alokasi Solar bersubsidi sebesar 30.000 liter atau 30 kiloliter (KL) per bulan, kebutuhan nelayan masih menyisakan kekurangan ratusan ribu liter.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri, mengungkapkan kebutuhan Solar bersubsidi untuk nelayan di daerah tersebut diperkirakan mencapai 850.650 liter per bulan.
Sementara itu, berdasarkan data per 1 September 2026, akumulasi rekomendasi BBM yang masih aktif baru mencapai 451.970 liter atau sekitar 53,14 persen dari estimasi kebutuhan.
Tambahan alokasi 30.000 liter per bulan kemudian membuat volume rekomendasi aktif diproyeksikan menjadi 481.970 liter. Dengan demikian, tingkat pemenuhan kebutuhan diperkirakan meningkat menjadi 56,66 persen.
“Untuk kebutuhan Kabupaten Tanah Laut sekitar 850.650 liter per bulan dengan rekomendasi aktif 451.970 liter, pemenuhannya 53,14 persen. Dengan tambahan 30 KL menjadi 481.970 liter atau 56,66 persen,” jelas M. Kusri, Jumat (11/09/2026).
Dengan perhitungan tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar 368.680 liter Solar per bulan atau 43,34 persen dari estimasi kebutuhan.
Angka kebutuhan 850.650 liter per bulan tersebut dihitung berdasarkan data awal 1.874 kapal pengguna Solar. Perhitungan mempertimbangkan jumlah kapal, kapasitas mesin, konsumsi BBM per jam serta jumlah hari melaut.
Namun, data 1.874 kapal pengguna Solar tersebut belum menjadi angka final. DKPP masih melakukan proses verifikasi dan validasi kondisi aktual kapal di lapangan.
Dari 1.874 kapal pengguna Solar itu, sebanyak 1.353 merupakan kapal kecil dan 521 kapal besar.
Dalam penerbitan rekomendasi, besaran BBM yang diberikan disesuaikan dengan kapasitas mesin kapal dan kuota yang tersedia. M. Kusri menjelaskan, sebagai contoh, rekomendasi untuk mesin 26 HP dapat mencapai 100 liter, mesin 100 HP sekitar 300 liter, sedangkan mesin 135 HP sekitar 615 liter.
Di tengah keterbatasan tersebut, DKPP Tanah Laut mencatat telah menerbitkan 901 rekomendasi BBM bersubsidi untuk 943 kapal selama periode 1 hingga 10 September 2026. Total volume yang tercantum dalam rekomendasi tersebut mencapai 203.199 liter.
Menurut M. Kusri, angka tersebut merupakan akumulasi rekomendasi baru, perpanjangan maupun pembaruan rekomendasi. Sementara angka 451.970 liter merupakan akumulasi volume dari seluruh rekomendasi yang masih aktif per 1 September.
Masa berlaku masing-masing rekomendasi berbeda karena tanggal penerbitannya tidak sama. Karena itu, rekomendasi yang aktif dapat berakhir, diperpanjang, diperbarui, maupun digantikan dengan rekomendasi baru.
Adapun tambahan 30.000 liter per bulan tersebut diarahkan kepada nelayan di tujuh desa. Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan mendapat tambahan 8.000 liter; Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan 6.000 liter; Desa Takisung, Kecamatan Takisung 4.000 liter; Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur 4.000 liter; Desa Bawah Layung, Kecamatan Kurau 4.000 liter; Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong 2.000 liter; dan Desa Swarangan, Kecamatan Jorong 2.000 liter.
Total tambahan untuk tujuh desa tersebut mencapai 30.000 liter per bulan.
Menurut DKPP, pembagian tambahan alokasi tersebut mengacu pada surat permohonan Bupati Tanah Laut kepada BPH Migas dan Pertamina tertanggal 9 Juni 2026. Sementara titik suplai atau penyalur BBM untuk masing-masing wilayah ditentukan oleh Pertamina.
Dengan tambahan tersebut, pemerintah daerah berharap akses nelayan terhadap BBM bersubsidi dapat semakin terbuka. Namun berdasarkan angka yang disampaikan DKPP sendiri, penambahan 30 KL tersebut baru meningkatkan tingkat pemenuhan dari 53,14 persen menjadi 56,66 persen.
Artinya, kebutuhan Solar nelayan Tanah Laut masih menyisakan gap 368.680 liter per bulan.
Terlebih, angka kebutuhan 850.650 liter tersebut masih menggunakan data awal 1.874 kapal yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi.
Kondisi ini menunjukkan persoalan BBM nelayan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan rekomendasi dan penambahan alokasi, tetapi juga menyangkut akurasi data kapal, besaran kebutuhan aktual serta realisasi BBM yang benar-benar diterima nelayan di lapangan.
