SAMARINDA, HABARKALIMANTAN.COM – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang melanda Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius pemerintah. Penanganan bencana tahunan ini ditegaskan tidak bisa lagi secara parsial, melainkan butuh respons cepat serta terintegrasi lintas sektor.
Menjawab tantangan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan kesiapan jajarannya saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komite II DPD RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026).
Sri menyatakan, Pemprov Kaltim terus mengambil tindakan proaktif di lapangan dengan mengombinasikan aksi pemadaman langsung, pendekatan edukatif kepada warga, hingga penyesuaian status darurat kebencanaan secara berkala.
”Pemerintah provinsi bersama seluruh kabupaten dan kota bergerak cepat menahan laju penyebaran api. Koordinasi dijalankan secara agresif, mulai dari upaya pencegahan di tingkat bawah hingga penetapan status siaga dan tanggap darurat sesuai dinamika riil di lapangan,” tegas Sri.
Upaya penanganan ini mendapat sokongan penuh dari pemerintah pusat. Kementerian Pertanian (Kementan) RI menggelontorkan bantuan 75 unit pompa air untuk mengamankan suplai air dan irigasi di wilayah terancam.
Bantuan alat tersebut didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota berdasarkan pemetaan tingkat kerawanan:
Kutai Kartanegara: 19 unit
Paser: 12 unit
Kutai Barat: 8 unit
Kutai Timur: 7 unit
Penajam Paser Utara: 6 unit
Samarinda: 5 unit
Balikpapan: 5 unit
Mahakam Ulu: 3 unit
Bontang: 2 unit
Cadangan Taktis: 2 unit
Efektivitas koordinasi lintas sektor ini teruji saat insiden karhutla melanda Desa Sungai Bawang, kawasan yang berdekatan dengan objek vital Bandara APT Pranoto Samarinda. Perangkat daerah Pemprov Kaltim bersama pihak swasta, PT Lana Harita, turun langsung memadamkan kobaran api agar kepulan asap tidak mengganggu aktivitas penerbangan.
”Sinergi ini bukti nyata bahwa mengatasi karhutla butuh tindakan bersama. Pasokan pompa air dari Kementan mengamankan irigasi warga, sedangkan keterlibatan swasta memastikan infrastruktur vital seperti Bandara APT Pranoto bebas dari ancaman asap,” tambahnya.
Langkah taktis Pemprov Kaltim tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, serta Wamen LH, Diaz Hendropriyono.
Ke depan, kolaborasi ini akan semakin diperkuat melalui pembentukan Posko Terpadu dan integrasi data tunggal dari satelit pemantau hotspot (Terra, NOAA-20, dan S-NPP). Penyatuan data ini dinilai krusial agar verifikasi titik api di lapangan hingga penyaluran bantuan pascabencana dapat berjalan presisi dan tepat sasaran. (zal)
