BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengusulkan integrasi pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) bagi aparatur sipil negara (ASN). Gagasan ini diharapkan menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan, kedisiplinan, serta ketahanan fisik ASN sekaligus mendukung penguatan ketahanan nasional.
Usulan tersebut disampaikan Muhidin saat penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Bantuan Keuangan Pembentukan Komcad bersama para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan di Aula Utama Rindam XXII/Tambun Bungai, Landasan Ulin, Banjarbaru, Senin (2/11/2026).
Menurut Muhidin, pelatihan Komcad memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar pembinaan fisik. Jika disinergikan dengan PKN yang berada dalam lingkup Lembaga Administrasi Negara (LAN), program tersebut dapat membentuk ASN yang memiliki kemampuan kepemimpinan, disiplin, serta karakter yang kuat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Kalau PKN dipadukan dengan Komcad melalui kerja sama Kementerian Pertahanan dan LAN, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan kepemimpinan, tetapi juga pembinaan fisik dan kedisiplinan. Harapan kita, ini bisa menjadi terobosan yang nantinya dapat diterapkan secara lebih luas,” ungkapnya.
Muhidin menegaskan, pembentukan Komcad merupakan salah satu upaya membangun sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kedisiplinan tinggi. Menurutnya, pelatihan tersebut tetap relevan dilaksanakan dalam kondisi damai karena dapat membentuk karakter, meningkatkan ketahanan fisik, serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Walaupun wilayah kita tidak dalam kondisi perang, pelatihan ini tetap penting untuk membentuk kedisiplinan, melatih fisik, dan membangun karakter. Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Muhidin juga menekankan pentingnya fleksibilitas jumlah peserta dari setiap kabupaten dan kota. Ia menyebutkan, daerah tidak harus mengirimkan 50 orang seperti jumlah yang diseragamkan, melainkan dapat menyesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing.
“Tidak harus 50 orang setiap kabupaten/kota. Ada yang mampu mengirim lima orang, 30 orang, atau 50 orang. Yang penting ada keterlibatan dan kita bisa bersama-sama melaksanakan program ini,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan RI, Letjen TNI Dr. H. Totok Imam Santoso, menyatakan akan mengomunikasikan gagasan integrasi PKN dan Komcad kepada kementerian serta lembaga terkait, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan LAN RI.
Ia menilai, pelatihan Komcad berpotensi dikembangkan sebagai salah satu unsur pendukung dalam pembinaan karier ASN. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan selama pelatihan, tetapi juga dapat mendukung pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur, dengan tetap mengikuti kebijakan yang berlaku.
Totok juga menegaskan bahwa peran Komcad tidak terbatas pada kepentingan pertahanan ketika negara menghadapi ancaman perang. Dalam situasi damai, personel Komcad berpotensi diberdayakan untuk membantu pemerintah daerah menangani berbagai persoalan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Komcad ini nantinya bukan hanya untuk menghadapi perang. Dalam masa damai juga bisa diberdayakan untuk membantu pemerintah daerah, termasuk dalam penanganan kebakaran hutan. Melalui pelatihan ini, anggota memiliki disiplin, loyalitas, empati, fisik, dan keterampilan yang lebih siap ketika dibutuhkan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Totok turut menyampaikan apresiasi Menteri Pertahanan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan dan keseriusannya dalam pembentukan Komcad. Kerja sama melalui bantuan keuangan dan pengiriman peserta dari daerah diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertahanan dalam mendukung ketahanan nasional.
Penandatanganan kesepakatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, Komandan Rindam XXII/Tambun Bungai, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel, para bupati dan wali kota, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota, serta tamu undangan lainnya.
