Belum Ada Penutupan Permanen, Pemkab Banjar Mulai Verifikasi Ketat Puluhan Dapur Makan Bergizi Gratis
MARTAPURA – Isu penutupan dapur penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah wilayah mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Banjar. Di daerah berjuluk Bumi Barokah ini, pihak pemkab memastikan bahwa puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpantau aman dan belum ada yang dikenai sanksi penutupan secara permanen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Banjar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, saat ditemui, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data mutakhir, tercatat ada 37 SPPG yang telah terdaftar di Kabupaten Banjar. Dari total tersebut, sebanyak 32 unit telah beroperasi aktif melayani penyaluran program MBG, sementara lima lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Yang pasti, saat ini SPPG kita sudah berjumlah sekitar 32 yang sudah jalan, dari 37 yang sudah terdaftar,” ungkap Yudi.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa meskipun tidak ada penutupan permanen, terdapat satu unit SPPG yang saat ini berada dalam radar pengawasan khusus pemerintah daerah akibat adanya keperluan pembenahan administrasi maupun kelengkapan syarat.
“Untuk sementara belum ada yang ditutup permanen. Memang ada satu yang masih diawasi, tetapi ini mungkin dalam tahap perbaikan kelengkapan syarat dan lain sebagainya,” jelasnya.
Seiring dengan operasional tersebut, Pemkab Banjar kini resmi mengemban tugas baru untuk melakukan verifikasi serta pengawasan lapangan secara berkala terhadap seluruh SPPG yang ada di wilayah hukumnya. Penugasan langsung ini diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah turut berperan aktif mengawal kualitas penyelenggaraan program nasional tersebut.
Melalui tim terpadu yang diterjunkan, pemkab bertanggung jawab mengecek kondisi riil serta kelengkapan dokumen persyaratan setiap dapur gizi. Seluruh temuan di lapangan nantinya akan dirangkum ke dalam laporan periodik.
“Jadi kewajiban kita untuk melakukan verifikasi kelengkapan dari SPPG yang ada di wilayah. Selanjutnya kita akan memberikan laporan secara berkala,” terangnya.
Yudi menambahkan, meski laporan rutin lazimnya disampaikan setiap awal bulan, penugasan resmi bagi Pemkab Banjar baru diterima pada awal November 2026 ini. Kendati demikian, gerak cepat langsung diinstruksikan dengan menerjunkan tim pengawas ke lapangan sejak hari penugasan diterima.
“Ini kan barusan baru di awal bulan November kita mendapatkan penugasan. Jadi ini baru berjalan, baru hari ini tadi tim berjalan,” ujar Yudi.
Di sisi lain, menanggapi wacana pembangunan fasilitas baru, Sekda menyebutkan bahwa pemerintah pusat saat ini memberlakukan kebijakan moratorium atau penghentian sementara untuk pendirian SPPG baru. Adapun proyek pembangunan yang sebelumnya sempat berproses, hingga kini masih menunggu kejelasan informasi lebih lanjut.
Dengan dimulainya inspeksi dan pengawasan intensif ini, Pemkab Banjar optimis kualitas pelayanan penyediaan gizi dapat terus ditingkatkan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar operasional yang berlaku demi kesuksesan program MBG di Kabupaten Banjar.
