Pemkot Banjarbaru Gelar Rakor MCSP KPK RI 2026, Sekda Sirajoni: SKPD Harus Responsif, Kurangi Potensi Korupsi dan Pungli
BANJARBARU, HABARKALIMANTAN — Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Inspektorat Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi Pengisian Data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026) pagi.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, dihadiri perwakilan seluruh SKPD se‑Kota Banjarbaru. Rakor ini berfokus pada koordinasi pemenuhan dokumen sekaligus evaluasi menyeluruh progres pengisian data MCSP di masing‑masing perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Sekda Sirajoni menyampaikan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menuju MCSP merupakan langkah progresif yang menuntut komitmen lebih kuat, pengawasan lebih tajam, serta dampak nyata untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Ia mengingatkan pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab satu SKPD saja, melainkan membutuhkan keterbukaan, kepedulian, dan sinergi seluruh perangkat daerah. Bahkan Sekda bersikap tegas terhadap SKPD yang kurang responsif dalam pemenuhan data MCSP.
“Jika ada pihak dari SKPD masing‑masing yang tidak merespon atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP ini, langsung laporkan, boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegas Sirajoni.
Sekda menekankan tiga poin utama yang harus segera ditindaklanjuti seluruh jajaran perangkat daerah. Pertama, komitmen dan ketepatan waktu agar setiap indikator serta rencana aksi MCSP terpenuhi secara akurat, substansial, dan tepat waktu sesuai tenggat yang telah ditetapkan. Kedua, memastikan fungsi pengawasan internal berjalan optimal melalui verifikasi dan pendampingan terarah sehingga kendala teknis maupun administratif segera teratasi. Ketiga, implementasi nyata di lapangan, menjadikan MCSP sebagai budaya kerja birokrasi yang bersih, melayani, transparan, serta bebas pungutan liar.
“Sehingga dampaknya benar‑benar dirasakan oleh masyarakat melalui layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar,” lanjut Sirajoni.
Menutup arahannya, Sekda Sirajoni meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan, berharap rakor evaluasi ini mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan capaian indeks integritas daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2026.
