PARINGIN – DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan pendidikan setelah menggelar audiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Balangan, pengurus cabang khusus SMA, SMK, SLB, serta perwakilan PGRI kecamatan, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Balangan itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penerapan sistem zonasi, penguatan pendidikan inklusi, hingga kebutuhan sarana-prasarana dan dukungan operasional bagi organisasi profesi guru.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah sistem zonasi yang dinilai masih perlu penyempurnaan. Perwakilan PGRI menilai sebagian masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah yang memiliki citra sebagai sekolah berkarakter, sehingga berdampak pada persebaran peserta didik.
“Pada dasarnya semua sekolah telah menerapkan pendidikan karakter. Namun, masih diperlukan pemerataan kualitas tenaga pendidik agar kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sekolah semakin meningkat,” ungkap salah seorang pengurus PGRI dalam forum tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Balangan juga menyoroti kecenderungan siswa berprestasi yang memilih melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar potensi generasi muda Balangan dapat berkembang di daerah sendiri.
“Kita memiliki program 1.000 sarjana. Jangan sampai anak-anak berprestasi justru lebih banyak memilih sekolah di luar Balangan. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.
Isu pendidikan inklusi turut menjadi pembahasan penting. Para guru mengungkapkan masih terbatasnya tenaga pendamping khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga sekolah umum menghadapi tantangan dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal.
Selain itu, mereka menilai asesmen terhadap peserta didik berkebutuhan khusus perlu diperkuat agar penempatan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.
“Pendidikan inklusi harus memberikan rasa aman bagi seluruh peserta didik dan bebas dari praktik perundungan. Karena itu, keberadaan guru pendamping khusus masih sangat dibutuhkan,” ujar salah satu perwakilan guru.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD menyampaikan bahwa asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus telah mendapat dukungan dari rumah sakit. Namun, menurutnya, pemetaan tenaga ahli dan kebutuhan pendamping masih perlu diperkuat agar layanan inklusi berjalan lebih maksimal.
Dalam kesempatan itu, PGRI Balangan juga mengusulkan dukungan operasional berupa kendaraan dinas untuk menunjang aktivitas organisasi. Mereka berharap fasilitas tersebut dapat mendukung pelaksanaan program pembinaan guru di berbagai wilayah.
Selain itu, PGRI meminta adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait bantuan hibah bagi SMA dan SMK, termasuk dukungan pembiayaan kegiatan siswa seperti lomba debat, cerdas cermat, hingga praktik kerja lapangan (PKL).
Menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, DPRD Balangan berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Bagian Aset, serta Badan Kepegawaian untuk membahas kebutuhan sarana-prasarana, dukungan operasional, hibah kegiatan, hingga pemetaan formasi tenaga pendidik.
“Kami ingin seluruh pihak duduk bersama agar kebutuhan pendidikan di Balangan dapat dipetakan dengan baik dan dicarikan solusi yang tepat,” tegas Wakil Ketua II DPRD Balangan.
Melalui forum tersebut, DPRD berharap sinergi antara legislatif, PGRI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Balangan.
