Pemerataan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur terus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Salah satu fokus utama saat ini adalah pembangunan dan perbaikan jaringan jalan nasional yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Dalam hal ini, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, legislatif, dan instansi teknis pusat diharapkan mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai kendala yang selama ini menghambat kelancaran konektivitas di daerah tertinggal.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian khusus adalah peningkatan infrastruktur jalan pada jalur Barong Tongkok menuju Mentiwan. Jalur ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang selama bertahun-tahun menghadapi kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah. Dalam upaya mempercepat penanganan, pemerintah daerah bersama DPRD Kaltim telah menyepakati penggunaan skema kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) untuk menyelesaikan proyek tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh.
Dari sejumlah ruas jalan yang menjadi fokus pembangunan, tercatat tiga titik utama yang dinilai strategis dan krusial bagi kelancaran lalu lintas barang dan orang di pedalaman Kalimantan Timur, yakni Simpang Blusu, Simpang Damai, serta Barong Tongkok–Mentiwan. Dari ketiga jalur ini, trase Barong Tongkok–Mentiwan mendapatkan perhatian khusus sebagai prioritas utama, mengingat tingkat kerusakannya yang sudah sangat mengkhawatirkan dan dikeluhkan masyarakat selama bertahun-tahun.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, dengan tegas menyuarakan pentingnya pelaksanaan pembangunan jalan di wilayah tersebut dilakukan secara menyeluruh, bukan lagi melalui pola tambal sulam yang selama ini diterapkan. Menurutnya, pendekatan parsial dalam pengerjaan jalan hanya memberikan solusi sementara dan justru memperburuk kondisi secara jangka panjang.
“Kita tidak bisa lagi menoleransi pengerjaan jalan yang hanya setengah-setengah. Masyarakat di Barong Tongkok dan Mentiwan telah menunggu terlalu lama. Jalan ini adalah nadi utama aktivitas warga. Jika pengerjaannya tidak menyeluruh, maka manfaatnya pun tidak akan maksimal,” ujar Ekti dengan nada serius.
Ia juga mengkritisi pendekatan teknis yang selama ini dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), yang menurutnya lebih sering mengikuti skema Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan titik-titik tertentu tanpa mempertimbangkan jalur sebagai satu kesatuan sistem jaringan. Ekti menyatakan bahwa metode tersebut cenderung tidak efektif dan menyulitkan masyarakat yang tetap harus melewati ruas jalan yang tidak konsisten kualitasnya.
Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Kaltim bersama DPRD dan BBPJN sepakat untuk mengadopsi pendekatan yang lebih integratif dan berjangka panjang. Dalam skema MYC yang dirancang selama tiga tahun, dari 2025 hingga 2027, akan dialokasikan anggaran sebesar Rp900 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi peningkatan tiga jalur penting: SP1–Muara Gusi, Muara Gusi–Simpang Kalteng, dan Barong Tongkok–Mentiwan. Proyek ini dirancang agar pelaksanaan fisiknya dapat dimulai pada pertengahan tahun dengan catatan seluruh proses perencanaan teknis dan lelang dapat diselesaikan tepat waktu.
Ekti Imanuel secara khusus menyoroti tantangan geografis yang dihadapi Kabupaten Kutai Barat. Ia menjelaskan bahwa wilayah ini sangat unik karena tidak memiliki jalur jalan provinsi, melainkan hanya memiliki jaringan jalan nasional dan jalan kabupaten. Kondisi ini membuat keterlibatan langsung dari pemerintah daerah maupun provinsi menjadi terbatas, karena status jalan nasional berada di bawah kewenangan penuh pemerintah pusat melalui BBPJN.
“Kondisi ini menjadi dilema. Kita punya tanggung jawab moral dan politik untuk mendorong pembangunan di sana, tapi wewenangnya terbatas. Inilah yang membuat kami terus berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar masalah ini segera ditangani secara serius,” jelasnya.
Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman seperti Kutai Barat tidak hanya berdampak pada kelancaran transportasi semata, tetapi juga membuka akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, ia mengajak semua pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun nasional untuk bersama-sama memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana.
Melalui inisiatif ini, DPRD Kalimantan Timur ingin menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan, tidak hanya terfokus pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat ekonomi, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini tertinggal secara aksesibilitas.
Peningkatan jalan nasional Barong Tongkok–Mentiwan diharapkan dapat menjadi pemicu kemajuan yang lebih besar bagi masyarakat Kutai Barat. Jalur ini bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga representasi dari harapan masyarakat akan perhatian dan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika proyek ini berhasil dituntaskan secara menyeluruh, maka akan menjadi langkah penting dalam membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan taraf hidup warga, serta memperkuat integrasi wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan terobosan dan sinergi lintas sektor yang semakin erat, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur diyakini akan mampu menjawab tantangan jangka panjang dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah pedalaman. (adv)
