Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari daerah pemilihan Kota Samarinda menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan kota tersebut dengan menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 Kota Samarinda. Dalam kegiatan tersebut, terlihat kehadiran beberapa wakil rakyat, di antaranya M Darlis Pattalongi, Sugiyono, Andi Satya Adi Saputra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Subandi, dan Fuad Fakhruddin.
Acara Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Walikota Samarinda, Andi Harun, yang turut didampingi oleh Wakil Walikota Saefuddin Zuhri dan Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah. Hadir pula para pejabat penting dari berbagai instansi pemerintah daerah lainnya. Agenda Musrenbang menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk merumuskan rencana pembangunan secara lebih partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk legislatif tingkat provinsi.
Dalam pernyataannya, M Darlis Pattalongi mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan anggota DPRD Kaltim lainnya yang berasal dari dapil Samarinda memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan peningkatan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kota Samarinda. Menurut Darlis, keberpihakan terhadap pembangunan di Samarinda sangat penting mengingat status kota ini sebagai ibu kota provinsi sekaligus sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur.
“Kami melihat bagaimana Walikota dan jajaran Pemerintah Kota Samarinda menjalankan program-program pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi. Keselarasan ini menjadi dasar yang kuat bagi kami untuk terus memperjuangkan penambahan dana bantuan keuangan dari provinsi demi mendukung berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Darlis Pattalongi dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Darlis menekankan bahwa ada dua persoalan utama yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah provinsi, yaitu permasalahan ketersediaan air bersih serta penanggulangan banjir. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak Pemerintah Kota Samarinda, hingga saat ini masih ada sekitar 28 persen warga kota yang belum mendapatkan akses terhadap layanan air bersih.
Masalah ini dinilai sangat mendasar dan menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, sehingga meskipun secara administratif menjadi tanggung jawab pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap perlu turut andil dalam membantu mencarikan solusi. “Air bersih adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Jika hampir sepertiga warga belum bisa menikmati layanan air bersih, maka ini adalah masalah besar yang harus segera diatasi. Kami meminta agar pemerintah provinsi ikut memberikan dukungan anggaran untuk mengakselerasi penyediaan infrastruktur air bersih,” tegasnya.
Selain isu air bersih, Darlis juga menyoroti masalah banjir yang masih menjadi ancaman serius di berbagai wilayah di Kota Samarinda. Ia menjelaskan bahwa banjir bukan hanya disebabkan oleh kondisi geografis dalam kota, tetapi juga akibat kiriman air dari daerah-daerah sekitarnya yang masuk ke kawasan Samarinda. Dampak dari banjir ini tidak bisa dipandang remeh, karena menimbulkan kerugian di banyak sektor kehidupan masyarakat.
“Setiap kali hujan deras turun, sebagian besar wilayah di Samarinda terendam banjir. Dampaknya sangat luas, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan, rusaknya infrastruktur, hingga merusak lahan pertanian dan properti warga. Ini bukan hanya masalah drainase, tapi perlu pendekatan lintas wilayah dengan dukungan dari provinsi. Maka kami sangat berharap ada intervensi anggaran dari APBD Provinsi Kaltim untuk penanganan banjir di Samarinda,” ujar Darlis.
Ia menambahkan bahwa pembangunan di kota besar seperti Samarinda membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Terlebih lagi, dalam konteks pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan pengendalian banjir, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif.
Menurut Darlis, semangat Musrenbang harus dijadikan momentum untuk memperkuat sinergi tersebut, di mana perencanaan yang dibuat oleh pemerintah kota bisa mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk dalam hal penganggaran. Dengan demikian, target-target pembangunan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, permasalahan yang selama ini membebani masyarakat seperti banjir dan kekurangan air bersih dapat diatasi secara bertahap namun pasti. Darlis menegaskan bahwa pihak legislatif di tingkat provinsi akan terus mengawal proses ini agar alokasi bantuan keuangan provinsi ke Kota Samarinda meningkat sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Kami akan terus mendorong agar kebutuhan anggaran untuk Kota Samarinda mendapatkan porsi yang adil. Apalagi Samarinda adalah etalase Kalimantan Timur, yang tentunya harus didukung penuh dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat semakin ditingkatkan,” pungkasnya. (adv)
